PANSUS DPRD Riau Kunjungi BRK SYARIAH DURI, Sejajarkan Penambahan Modal dengan Potensi Pengembangan

PEKANBARU | POROSNUSANTARA.COM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau yang sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal pada BRK Syariah (Perseroda) dan PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Riau (Perseroda), Seni (2/3/26) melaksanakan kunjungan kerja ke BRK Syariah Cabang Pembantu Duri untuk memperoleh masukan langsung dari lapangan, dengan fokus pada peran penting kredit bagi sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
‎
‎Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Pansus Robin P. Hutagalung ini, Anggota Pansus Abdul Kasim menilai potensi pengembangan BRK Syariah di Duri sangat besar mengingat banyaknya perusahaan, perkebunan masyarakat, serta jumlah UKM dan UMKM diwilayah kerja BRak yang harus dilihat sebagai potensi ekonomi. Ia menekankan bahwa pemberian kredit kepada pelaku usaha lokal memiliki manfaat strategis untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.
‎
‎“Kita yakin nasabahnya banyak karena banyak perusahaan, perkebunan masyarakat, dan juga banyak pelaku UKM dan UMKM yang butuh akses pendanaan. Dengan kredit yang mudah dijangkau, mereka bisa mengembangkan usaha – mulai dari memperbesar produksi, menambah tenaga kerja, hingga memasarkan produk lebih luas. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
‎
‎Pimpinan cabang pembantu BRK Syariah Duri Hangtuah, Iin Triana menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua cabang di Duri, dengan cabang Hangtuah masih berstatus sewa gedung dan terkadang harus mengalihkan nasabah ke cabang Sudirman jika kondisi ramai. Ia menambahkan bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan oleh BRK Syariah Duri difokuskan pada sektor UMKM, seperti usaha kuliner, perdagangan kecil, jasa, serta usaha terkait hasil perkebunan masyarakat.
‎
‎“Kredit yang kami berikan membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. Beberapa di antaranya yang awalnya hanya berjualan di warung kecil kini bisa membuka cabang atau memasarkan produk ke pasar lebih luas di sekitar Duri bahkan ke kota lain di Riau. Selain itu, kredit juga membantu mereka dalam mengatasi kesulitan modal saat musim tertentu atau menghadapi tantangan bisnis,” jelasnya.
‎
‎Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah menambahkan bahwa pihaknya berencana membangun cabang dengan kapasitas lebih besar untuk mendukung pengembangan usaha lokal, termasuk memperluas jangkauan kredit bagi UKM dan UMKM yang belum terjangkau. Ia menyebutkan bahwa dengan penambahan modal dari pemerintah daerah, BRK Syariah dapat meningkatkan jumlah penyaluran kredit dengan bunga yang kompetitif dan persyaratan yang lebih fleksibel.
‎
‎Anggota Pansus Ma’mun Solikhin menyoroti pentingnya dukungan kepala daerah dalam memperkuat posisi BRK Syariah sebagai bank daerah, dengan mendorong perusahaan investor untuk bekerja sama dan juga mengajak pelaku UKM dan UMKM untuk memanfaatkan layanan kredit yang ada. Menurutnya, perkembangan sektor usaha kecil dan menengah akan menjadi tulang punggung ekonomi Provinsi Riau.
‎
‎“Kalau bank ini maju dan mampu memberikan kredit yang cukup bagi UKM dan UMKM, otomatis ekonomi kita ikut naik. Banyak lapangan kerja yang akan tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan daya beli juga akan lebih kuat. Stakeholder yang ada perlu dipanggil untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung sektor ini,” tegasnya.
‎
‎Anggota Pansus Hardianto menekankan perluasan basis nasabah melalui edukasi, termasuk kepada pelajar untuk menumbuhkan budaya menabung dan mempersiapkan diri menjadi pengusaha muda. Ia juga menilai bahwa potensi penyaluran kredit bagi UKM dan UMKM di Duri masih sangat besar untuk ditingkatkan, mengingat jumlah penduduk dan pelaku usaha yang cukup banyak.
‎
‎“Ini cabang pembantu tertua, harusnya bisa tergarap minimal 50 persen dari potensi yang ada. Salah satu fokusnya adalah bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di pelosok daerah agar mereka juga bisa merasakan manfaat kredit untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Iin Triana menyebutkan kurangnya sosialisasi ke pelosok sebagai salah satu kendala, dan pihaknya akan meningkatkan kegiatan sosialisasi ke depannya – termasuk dengan melakukan kunjungan langsung ke desa-desa untuk memberikan pemahaman tentang produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha lokal.
‎
‎Direktur Utama PT Jamkrida Riau Hafid Akbar menyampaikan bahwa sinergi dengan BRK Syariah berjalan baik, termasuk dalam hal penjaminan kredit bagi UKM dan UMKM yang memiliki potensi namun kekurangan agunan. Ia berharap dengan adanya dukungan penyertaan modal, sinergi ini akan semakin kuat dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
‎
‎Melalui kunjungan ini, Pansus berharap dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam pembahasan Ranperda, sehingga mampu menguatkan bank daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau melalui pengembangan sektor UKM dan UMKM di Duri serta seluruh wilayah Riau.
‎
‎Turut hadir dalam kunjungan anggota Pansus Ma’mun Solikhin, Ginda Burnama, Hardianto, Abdul Kasim, Ayat Cahyadi, Monang Eliezer Pasaribu, serta Direktur Utama PT Jamkrida Riau Hafid Akbar (tun)
‎