Oleh: Pantun M Siburian (Wartawan media Porosnusantara.com kaperwil Provinsi Riau).
RIAU | POROSNUSANTARA.COM – Reformasi birokrasi dan meritokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pekanbaru kini telah berubah menjadi lelucon gelap yang menyakitkan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Agung Nugroho, S.E., M.M., kita tidak sedang menyaksikan penegakan disiplin dan kepatuhan hukum.
Sebaliknya, kita sedang menonton tontonan miris di mana pelanggaran administrasi tidak dihukum, melainkan dihargai dengan promosi jabatan dan karpet merah menuju posisi strategis. Sebagai sosial kontrol, penulis menduga, apa yang terjadi dalam rotasi dan pengisian jabatan di Pemkot Pekanbaru sejak tahun 2025 hingga 2026 adalah bukti nyata dari maladministrasi sistematis dan hilangnya integritas Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD).
Mari kita bedah fakta yang tidak bisa dibantah ini. Samto, S.STP., M.Si., menjabat sebagai Kepala BKPSDM, seharusnya menjadi “penjaga gawang” yang memastikan setiap usulan jabatan memenuhi syarat peraturan perundang‑undangan. Namun, di tangannya, BKPSDM justru menjadi arsitek kekacauan.
Di masa kepemimpinannya, terdapat dua dugaan pelanggaran serius dalam seleksi jabatan. BKPSDM meloloskan usulan calon Kepala Dinas Kesehatan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan rumpun kesehatan selama kurang lebih 15 bulan dibiarkan terjadi sebuah flagrasi (pelanggaran berat) terhadap aturan teknis kepegawaian.
Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mengelola urusan menyangkut hajat hidup, keselamatan nyawa, dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jabatan ini menuntut kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman teknis yang sesuai bidang kesehatan, bukan sekadar jabatan rotasi administratif.
Belum lagi, Samto memuluskan jalan bagi Firman Hadi untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III, padahal saat itu Firman Hadi masih menjabat definitif sebagai Kepala Bagian Umum Setdako.
Di sinilah terjadi pelanggaran prinsip pemisahan fungsi (segregation of duties) dan check and balance. Firman Hadi berada dalam posisi benturan kepentingan: ia sekaligus menjadi pelaksana dan pengawas terhadap dirinya sendiri. Mekanisme pengawasan independen pun mati sebelum berjalan.
Secara regulasi, pelanggaran‑pelanggaran ini bertentangan dengan sejumlah aturan. Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan setiap ASN menjaga integritas, netralitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang‑undangan dalam menjalankan tugas.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menegaskan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan, serta dapat dijatuhi hukuman disiplin apabila terbukti lalai menjalankan tugas, melanggar aturan, atau menimbulkan kerugian terhadap citra pemerintahan dan kepercayaan publik.
Selain itu, Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VI/2019 mengatur bahwa penunjukan Plt harus ditetapkan dengan surat perintah, bukan melalui pelantikan definitif, serta memiliki batas masa tugas paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Penunjukan Plt yang melampaui batas waktu tanpa tindak lanjut pengisian definitif merupakan penyimpangan prosedur.
Logika hukum dan disiplin ASN seharusnya menuntut satu hal: sanksi. Seorang pejabat yang lalai dan membiarkan penyimpangan harus dipanggil, diperiksa, dan minimal ditunda kenaikan pangkat serta gaji berkala‑nya.
Namun, apa yang dilakukan Wali Kota Agung Nugroho? Bukannya memberikan sanksi, Agung Nugroho justru memberikan “hadiah” besar terhadap orang yang menampar wajah disiplin ASN itu sendiri. Pada 7 Oktober 2026, Wali Kota membentangkan karpet merah di bawah langkah Samto meraih kursi empuk. Dia dilantik oleh Wali Kota sendiri menjadi Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru.
Ini adalah paradoks yang luar biasa tajam! Orang yang lalai dalam administrasi kepegawaian, justru diangkat menjadi kepala lembaga yang bertugas mengawasi dan memeriksa pelanggaran administrasi. Lebih konyol lagi, Samto tetap merangkap sebagai jabatan Kepala BKPSDM hingga 26 Oktober 2026.
Tentu fenomena aneh ini menimbulkan persepsi yang merugikan Agung Nugroho. Masyarakat berhak memberi penilaian, siapapun tidak dapat menyalahkan orang lain jika mempertanyakan integritas Agung Nugroho.
Jika penulis dapat memberi koreksi, maka ini bukanlah rotasi jabatan, ini adalah pengaturan posisi jabatan dalam lingkaran tertentu secara sistematis dan untuk menghindari pemeriksaan. Tidak berhenti di situ, mari kita lihat rekam jejak Firman Hadi, S.STP., yang seolah menjadi “raja rangkap jabatan” di Pemkot Pekanbaru.
Dimulai dari Kepala Bagian Keuangan Setwan, lalu ditunjuk sebagai Plt Kepala Diskominfotiksan pada Maret 2025. Namun Pada 8 Agustus 2025, ia dilantik definitif sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum Setdako. Kemudian, pada Mei 2026, ia kembali ditunjuk sebagai Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum.
Puncaknya, pada 26 Oktober 2026, Firman Hadi dilantik secara definitif sebagai Kepala BKPSDM, namun tetap merangkap sebagai Plt Kepala Bagian Umum Setdako saat ini. Dalam struktur organisasi, Kabag Umum berada di bawah koordinasi Asisten III.
Dengan Firman Hadi memegang kedua jabatan ini, terjadi conflict of interest (benturan kepentingan) yang nyata dan maladministrasi yang parah: ia mengawasi dirinya sendiri. Ini adalah penodaan terhadap prinsip akuntabilitas ASN dan kepatuhan hukum. Di mana peran Wali Kota sebagai PPKD yang seharusnya membatalkan pengangkatan yang cacat prosedur ini?
Kekacauan ini juga terlihat jelas di Dinas Kesehatan. Setelah proses seleksi yang bermasalah di masa Samto, Hazli Fendriyanto, S.STP., M.Si., akhirnya dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada 22 Agustus 2025. Kekacauan ini, membangun stigma buruk dalam kepemimpinan Agung Nugroho.
Atas dasar itu, Penulis menyurati Wali Kota, Agung Nugroho. Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah terkait seleksi dan pengusulan Hazli Pendryanto, S.STP., sudah terindikasi cacat prosedural sejak awal sehingga penulis meminta kepada Wali Kota dalam surat nomor B.001/LP/PN‑B.RU/X/2026 tanggal 13 Oktober 2026, agar permasalahan tersebut menjadi atensi untuk segera ditindak lanjuti.
Masyarakat, bukan tidak mengerti regulasi yang benar, masyarakat sangat paham, bahkan tertawa miris menyaksikan semua skenario drama kursi jabatan tersebut. Hanya saja masyarakat masih menunggu apakah Wali Kota Agung Nugroho, mampu meresponnya dengan memberi tindakan dan sanksi tegas kepada Samto, S.STP.?
Ini fakta yang tidak terbantahkan bahwa yang bersangkutan lalai dan tidak mempedomani regulasi dalam seleksi jabatan. Atas kelalaian Samto tersebut, Wali Kota melakukan langkah keliru dengan melantik Hazli Pendryanto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, yang secara eksplisit cacat prosedural dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.
Samto ternyata tidak belajar dari kesalahan yang dia buat sendiri pada kasus Hazli Pendryanto. Secara pragmatis kesalahan yang sama kembali terulang terhadap Firman Hadi yang diangkat sebagai PLT Asisten III, yang tidak sesuai norma, dan berpotensi digugat secara hukum.
Pada 5 November 2026, terjadi rotasi jabatan. Hazli Pendryanto, dimutasi menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Dia dikembalikan pada jabatan semula. Kepala dinas kesehatan dijabat rangkap PLT Ingot Ahmad Hutasuhut, S.STP yang saat ini menjabat definif Asisten II , Sedangkan Asisten III diisi oleh Masykur Tarmizi, S.STP secara definitif. Sementara Samto tetap berdiri kokoh dalam perlindungan karpet merah sang Wali Kota.
Ajaibnya, Pengisian jabatan di Pemko Pekanbaru, dalam kepemimpinan Agung Nugroho, perpindahan yang terkesan seperti “kursi musik” ini menunjukkan tidak adanya perencanaan SDM yang baik dan kebutuhan strategis daerah, melainkan sekadar permainan posisi antar pejabat.
Wali Kota Agung Nugroho tidak bisa bersembunyi di balik dalih “hak prerogatif pimpinan” atau “dinamika organisasi”. Setiap surat keputusan yang ia tanda tangani adalah bukti pertanggungjawaban hukum dan moral. Ketika seorang PPKD dengan sadar menandatangani pengangkatan pejabat yang merangkap jabatan secara ilegal, atau mempromosikan pejabat yang lalai menjadi Inspektur, maka integritas sang PPKD patut dipertanyakan.
Pesan yang dikirimkan oleh kepemimpinan Agung Nugroho dalam peristiwa ini sangat berbahaya bagi ribuan ASN lainnya. Dia seolah mengatakan, aturan hanya berlaku untuk mereka yang tidak memiliki perlindungan. Pelanggaran tidak akan dihukum, selama Anda berada di lingkaran dalam.
Jika Wali Kota terus membentangkan karpet merah bagi mereka yang seharusnya diperiksa, maka sejarah akan mencatat periode ini bukan sebagai pembangunan mentalitalitas, melainkan sebagai era di mana hukum ditegakkan hanya untuk mereka yang berada di luar lingkaran, dan keadilan dikorbankan di atas meja kekuasaan. Integritas Pemkot Pekanbaru sedang sakit, dan obatnya bukan mutasi semu, melainkan penegakan aturan hukum yang tegas, transparan, aku tabel, dan tanpa pandang bulu.
