PAPUA PEGUNUNGAN, PORONUSANTARA.COM – Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. melantik Dr. Velix Vernando Wanggai, S.I.P., M.P.A. sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, tepatnya pada hari Senin, 13 November 2023. Pelant
ikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Saya berharap banyak rekan-rekan penjabat akan dapat menjalankan tugas, yang pertama adalah mengisi kekosongan karena be
rakhirnya masa jabatan yang lama. Kemudian running operasional pemerintahan tetap berjalan, politik dan pemerintahan di daerah tetap bisa stabil,” ujar Tito.
Namun harapan dari Mendagri tersebut belum terasa oleh beberapa masyarakat, terutama masyarakat di Wilayah Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan oleh ketua DPW PKB Provinsi Papua Pegunungan
Asis Lani, ST.
pua Pegunungan oleh Mendes PDTT RI Dr. (HC) Drs. Abdul. Halim Iskandar, M.Pd
Ia kecewa dengan Protokoler PJ Gubernur Papua Pegunungan, karena tidak bisa menghadirkan PJ Gubernur untuk mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI) Dr. (HC) Drs. Abdul. Halim Iskandar, M.Pd pada saat acara peletakan batu pertama Kantor DPW PKB Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024) lalu.
“Dalam undangan tersebut dihadiri semua pengurus DPC, simpatisan, Pemerintah Provinsi, dan dalam hal ini kami juga mengundang Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak PJ Gubernur, Pak Bupati, namun Pak PJ Gubernur sendiri tidak hadir,” jelas Asis.
Asis Lani menyampaikan dan mengimbau kepada Protokoler PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk berbenah.
“Sebenarnya
Protokoler Pemda Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan harus perlu kedepan itu dibenahi atau diperbaiki, seharusnya kehadiran seorang Menteri PJ Gubernur itu harus mendampingi dan itu dia (PJ Gubernur) sebagai Pembina Politik,” kata Asis.
Asis Lani menyebut, Partai-partai manapun Gubernur harus wajib dampingi Pak Menteri, namun kemarin setelah saya koordinasi katanya Protokolernya tidak diizinkan.
“Itu sebenarnya Protokolernya yang salah, dan kedepan Protokoler harus diperbaiki. Karena yang punya wilayah kerja itu Gubernur Provinsi Papua Pegunungan,” imbuhnya.
Asis Lani menegaskan, bahwa kehadiran Menteri ini tidak main-main, dan ini berhubungan dengan mitra kerja, dan seorang Gubernur adalah seorang Pembina Partai Politik.
“Namun tidak mengurangi itu, tanpa kehadiran Pak Gubernur pun tetap acar
anya sudah aman,” pungkasnya.
(Fahmy)
