BENGKULU TENGAH | POROSNUSANTARA.COM – Di balik semangat pembangunan desa yang di gaungkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Bengkulu melalui adanya kucuran dana desa (DD) masih saja di temukan berbagai persoalan yang menimbulkan pro dan kontra di beberapa kalangan masyarakat. Hal ini pun terjadi di provinsi Bengkulu tepatnya di salah satu desa Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah , adalah desa Kembang seri yang merupakan salah satu desa yang terletak di jalur lintas timur Bengkulu – Lubuk Linggau.
Dalam pantau jurnalis porosnusantara.com di lapangan dan laporan dari masyarakat desa setempat di dapati ada satu kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2023 berupa peningkatan pembangunan jalan desa menuju desa tentangga di dapati adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dan ketidak transparan kegiatan , hal ini terlihat dari pembangunan jalan desa tersebut yang di bangun tahun 2024 lalu namun kondisinya sudah rusak terutama pada pembuatan jembatan penghubung yang terlibat sudah jebol dan nyaris hilang bentuk bangunannya .
Menurut laporan warga setempat MS (nama disamarkan} kepada jurnalis porosnusantara.com 15/05/2025 menyebutkan bahwa pembangunan jalan desa itu menggunakan anggaran dana desa tahun anggaran 2023 tapi realisasinya di laksanakan tahun 2024 ungkap MS , yang menjadi pertanyaan masyarakat pembangunan jalan desa tersebut terkesan asal asalan terutama pada pembuatan jembatan penghubung terbukti belum sampai satu tahun jembatan yang di bangun sudah rusak Parah jelasnya
Masih menurut MS pihaknya juga mempertanyakan peran pendamping desa dalam pengawasan setiap kegiatan desa yang menggunakan anggaran dana desa, pihaknya berharap kedepannya pengawasan atas kegiatan desa lebih di tingkatkan sehingga di harapkan setiap kegiatan yang bersumber dari dana masyarakat bisa di minimalisir kesalahannya . 
Sementara itu kepala desa Kembang seri Endri Supian saat di konfirmasi media ini via aplikasi whatsapp membenarkan adanya pembangunan jalan desa tersebut dengan anggaran yang bersumber dari dana desa (DD) akan tetapi pihaknya membantah bahwa pembangunan tersebut di laksanakan asal asalan dan tidak transparan , menurut kades bahwa pembangunan jalan dan jembatan penghubung tersebut juga atas persetujuan banyak pihak termasuk perangkat desa, BPD dan pendamping desa, jadi tidak benar jika di anggap asal asalan jelas kades Endri Rupiyan, mengenai kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut lebih di akibatkan karena frist majeure atau kondisi darurat akibat bencana alam dan lain lain.
” Kalau Soal jembatan itu rusak karena hantaman banjir, kebetulan akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air di selokan tersebut tidak kuat menampung dan menghantam jembatan yang kita bangun” ungkap kades.
Sementara itu jurnalis media ini mencoba menghubungi pendamping desa yang bertugas di desa Kembangseri namun hingga berita ini di rilist belum bisa terhubung . (Ssy.Red)
