BENGKULU | POROSNUSANTARA.COM – Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Mustarani Abidin, angkat bicara terkait sorotan publik atas pengadaan kalender dinding senilai Rp1,9 miliar yang belakangan menjadi perbincangan. Ia menegaskan, polemik yang berkembang dinilai terlalu dini, karena hingga kini belum ada hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan anggaran tersebut bermasalah.
“Ini kan belum diperiksa BPK. Kalau nanti diperiksa dan dinyatakan tidak wajar, pasti ada temuan dan kita kembalikan. Jangan seolah-olah dari awal sudah dianggap bermasalah,” tegas Mustarani kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Mustarani menjelaskan, nilai anggaran yang mencapai hampir dua miliar rupiah bukan tanpa alasan. Volume dan spesifikasi kalender yang dicetak dinilai tidak sederhana.
Setiap dari 45 anggota DPRD menerima 500 eksemplar kalender, dengan desain khusus dan spesifikasi teknis yang lebih kompleks dibanding kalender biasa.
“Satu kalender itu bukan satu lembar. Ada enam lembar, berisi foto pimpinan, foto masing-masing anggota DPRD, termasuk pembagian per komisi. Kualitas bahan dan cetaknya juga bagus. Itu yang membuat biaya membesar,” ujarnya.
Ia juga menepis tudingan adanya kelebihan jumlah cetak maupun titipan dalam proyek tersebut. Menurutnya, seluruh jumlah kalender telah melalui perhitungan dan verifikasi resmi.
“Tidak ada titipan, tidak ada lebih. Itu pas 500 lembar per orang. Dihitung dan ada tanda terimanya,”Imbuhnya
Sekwan menjelaskan, kalender tersebut digunakan sebagai bahan informasi kegiatan reses dan dibagikan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
“Saat reses Desember kemarin, kalender itu dibawa ke dapil dan dibagikan ke masyarakat. Ini juga bagian dari sarana informasi publik, bukan sesuatu yang aneh,” ungkap sekwan.
Namun demikian, sorotan publik tetap muncul karena kebijakan belanja ini berlangsung di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami pengetatan anggaran dan pemangkasan dana transfer pusat.
Di saat yang sama, Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merealisasikan belanja kalender bernilai miliaran rupiah, sebagaimana tercatat resmi di SiRUP dan diumumkan pada November 2025, ketika Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi Hasan tengah menggaungkan kebijakan efisiensi belanja daerah.
Di tempat terpisah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Amanah Bangsa Rakyat Indonesia Bersatu ( ABRI-1) Provinsi Bengkulu Ujang Mulkati,M.Pd kepada media porosnusantara.com menanggapi polemik anggaran pembuatan kalender DPRD Provinsi Bengkulu yang fantastis tersebut, baginya anggaran ini jelas menciderai perasaan rakyat disaat pemerintah daerah sedang menggalakkan efesiensi anggaran, apapun alasannya kebijakan ini tidak bisa di benarkan ungkap Ujang Mulkati
“Kami mendesak agar BPK segera melakukan audit terhadap Anggaran pengadaan kalender tersebut agar polemik ini tidak berlarut larut, apalagi di era digital seperti saat ini , pembuatan kalender tidak terlalu urgen toch tiap ponsel sudah ada kalender, jadi buat apa buang buang anggaran hanya untuk cetak kalender , kebijakan ini menurut kami tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat, “.tegas Ujang Mulkati yang di dampingi sekretaris DPW Rita Marlina saat di temui wartawan.(Susanto)
