JAKARTA UTRA | POROSNUSANTARA.COM , 13 Maret 2026 — Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyoroti potensi dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah terhadap stabilitas logistik global dan operasional pelabuhan di Indonesia yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Djusman Hi Umar, mengatakan eskalasi ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi memengaruhi stabilitas perdagangan global, rantai pasok internasional, serta dinamika operasional pelabuhan di Indonesia.
“Konflik geopolitik di Timur Tengah memiliki implikasi luas terhadap stabilitas perdagangan global. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan perlu mencermati perkembangan ini secara serius,” ujar Djusman dalam konferensi pers di Sekretariat SPPI Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026).
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu bersama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu (SPPI Bersatu) menilai situasi tersebut perlu dicermati secara serius mengingat kawasan Timur Tengah merupakan jalur strategis perdagangan dan distribusi energi dunia.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gatot Sugihana, menjelaskan salah satu dampak yang berpotensi terjadi adalah kenaikan harga energi global. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait potensi gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia yang diperkirakan menembus angka 100 dolar AS per barel.
“Kawasan Timur Tengah merupakan jalur strategis perdagangan dan distribusi energi dunia. Gangguan terhadap jalur pelayaran, termasuk di Selat Hormuz, berpotensi memicu kenaikan harga minyak global yang pada akhirnya berdampak pada biaya operasional pelayaran internasional,” kata Gatot.
Menurutnya, kenaikan biaya operasional pelayaran tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya biaya logistik global serta memengaruhi aktivitas bongkar muat dan arus perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, terutama yang melayani kegiatan impor dan ekspor.
Selain itu, konflik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mengganggu rute pelayaran internasional. Sejumlah perusahaan pelayaran global disebut telah melakukan penyesuaian rute, termasuk menunda transit atau mengalihkan jalur pelayaran yang melewati kawasan konflik.
Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan jadwal kapal, perubahan rute logistik, hingga peningkatan kepadatan di sejumlah pelabuhan internasional yang pada akhirnya dapat memengaruhi operasional terminal pelabuhan yang dikelola Pelindo.
Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu, Dodi Nurdiana, menilai optimalisasi operasional pelabuhan menjadi langkah penting guna menjaga stabilitas layanan logistik nasional.
“Peningkatan efisiensi pelayanan kapal dan barang serta upaya menekan waktu tunggu kapal atau port stay menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing sektor logistik Indonesia di tengah ketidakpastian global,” ujar Dodi.
Ia menambahkan meskipun aktivitas perdagangan domestik saat ini relatif stabil, dampak tidak langsung dari konflik global tetap perlu diantisipasi. Fluktuasi harga energi, potensi tekanan inflasi, serta gangguan rantai pasok internasional dinilai dapat memengaruhi arus peti kemas dan efisiensi operasional pelabuhan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, SPPI Bersatu juga menyerukan kepada seluruh pekerja Pelindo sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang perekonomian nasional untuk tetap menjaga profesionalisme, solidaritas, dan komitmen dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan nasional.
“Kami menyerukan kepada seluruh pekerja Pelindo untuk tetap menjaga profesionalisme, solidaritas, dan komitmen dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan nasional, termasuk dalam menghadapi dinamika global yang dapat memengaruhi rantai pasok internasional,” kata Dodi.
Seruan tersebut juga mencakup kesiapsiagaan dalam menyukseskan arus mudik Hari Raya Idulfitri di seluruh pelabuhan Indonesia guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang aman, tertib, dan manusiawi.
Selain itu, pekerja pelabuhan juga diminta menjaga kelancaran distribusi logistik nasional, khususnya di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang berpotensi memengaruhi rute perdagangan internasional dan biaya logistik.
“Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan barang strategis lainnya harus menjadi prioritas bersama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Serikat pekerja juga menyatakan dukungan terhadap program strategis pemerintah, termasuk kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan logistik nasional melalui transformasi pelabuhan, digitalisasi layanan, serta peningkatan efisiensi operasional guna menekan biaya logistik nasional.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meyakini dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan komitmen seluruh pekerja pelabuhan, sektor kepelabuhanan Indonesia akan tetap mampu menjaga stabilitas layanan logistik nasional di tengah berbagai tantangan global.(*/jul)
