‎Siklus Generasi Keempat Dinasti Estafet Korupsi di  Bumi Lancang Kuning

          oleh : Pantun M  Siburian
‎
RIAU | POROSNUSANTARA.COM – Di hamparan tanah Riau yang kaya akan hutan  alam, Perkebunan Karet, Kakao dan lahan Perkebunan Kelapa sawit yang luas,  Gas Bumi  dan Kekayaan alam lainnya, sebuah cerita kelam telah terjalin selama lebih dari tiga  dekade. Sebuah narasi yang dimulai dengan harapan baru, namun berujung pada rantai kekuasaan yang terjerat dalam warna hitam korupsi sebuah dinasti yang diwariskan bukan dengan kebaikan, melainkan dengan pola penyalahgunaan wewenang yang berlanjut secara estafet dari satu gubernur ke gubernur berikutnya.
‎
‎Perjalanan ini tak lepas dari detik-detik awal kemunculan otonomi daerah di Indonesia pasca-reformasi tahun 1999. Saat UU No. 22 Tahun 1999 disahkan, kemudian berganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 yang berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, seluruh Indonesia merasakan hembusan udara baru. Bagi Riau, otonomi daerah adalah janji untuk merajut impian pembangunan yang merata, menutup kesenjangan antar masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, dan membangun infrastruktur sebagai pondasi kemajuan yang berkelanjutan. Masyarakat akar rumput dan kalangan politisi sama-sama  menyambutnya dengan gembira tak menyangka bahwa kebijakan yang seharusnya membawa berkah justru akan menjadi ladang subur bagi praktik korupsi yang meluas.
‎
‎SALEH DJASID: PEMBUKA BAB KELAM
‎
‎Pada awalnya, sosok Saleh Djasid SH muncul sebagai sosok yang membawa harapan. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau periode 1998–2003, ia pernah menjadi Bupati Kampar, orang yang dianggap memahami kebutuhan rakyat daerah. Namun, masa kepemimpinannya yang hanya satu periode itu tak akan dikenang karena prestasi pembangunan, melainkan dengan tinta merah yang mencatatkan namanya sebagai pelopor korupsi di era otonomi Riau.
‎
‎Pada tanggal 28 Agustus 2008, hakim memukulkan vonis yang mengguncang Provinsi Riau. Saleh Djasid terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2003. Ia dihukum 4 tahun penjara dan akhirnya bebas  pada 16 Agustus 2010 setelah menjalani masa tahanan selama 2,5 tahun. Kasus ini bukan hanya tentang uang yang hilang atau barang yang tidak sesuai spesifikasi melainkan sebuah preseden yang membuka jalan bagi praktik yang lebih parah di masa depan. Kerentanan proses pengadaan barang dan jasa terhadap intervensi elit mulai terlihat jelas, dan tidak ada yang menyadari bahwa ini akan menjadi titik awal dari sebuah siklus yang sulit dihentikan.
‎
‎Masyarakat Riau yang dulu penuh harap mulai merasakan getirnya kekecewaan. Mereka melihat bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, belum banyak yang menyadari bahwa kasus Saleh Djasid bukanlah akhir dari cerita, melainkan hanya permulaan dari sebuah estafet yang akan mengikat empat  generasi kepemimpinan.
‎
‎RUSLI ZAINAL ESKALASI KORUPSI YANG LEBIH LUAS
‎
‎Setelah masa jabatan Saleh Djasid berakhir, kepemimpinan Riau jatuh ke tangan Rusli Zainal. Ia menjabat selama dua periode panjang, dari 2003 hingga 2013 mulai resmi menjabat pada 21 November 2003 dan mengakhiri masa jabatannya pada 12 November 2013. Sebelumnya, ia pernah menjadi Bupati Indragiri Hilir, dan dikenal sebagai tokoh yang memiliki wajah dua sisi: bagi sebagian kalangan, ia adalah sosok pemimpin yang peduli dengan pembangunan, namun bagi yang lain, ia adalah simbol nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
‎
‎Pada awal masa kepemimpinannya, Rusli Zainal memperkenalkan Program K2i Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur. Program ini disambut antusias oleh masyarakat yang menginginkan perubahan nyata. Namun, seiring berjalannya waktu, kontroversi mulai muncul. Banyak yang menyatakan bahwa program yang seharusnya menjadi solusi justru seperti kotak Pandora setelah dibuka, berbagai masalah buruk keluar dan menyebar ke seluruh penjuru provinsi.
‎
‎Titik balik dalam karir Rusli Zainal datang ketika Riau terpilih sebagai tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII tahun 2012. Momen kebanggaan itu justru menjadi perangkap yang menjeratnya dalam jerat korupsi. Pada tahun 2014, ia divonis 14 tahun penjara atas dua kasus besar, suap terkait penyelenggaraan PON XVIII Riau dan penyalahgunaan wewenang perizinan kehutanan yang merugikan negara senilai Rp265 miliar. Hukumannya kemudian disesuaikan menjadi 10 tahun setelah melalui proses Peninjauan Kembali (PK).
‎
‎Rincian kasusnya membuat banyak orang terkejut. Dalam kasus suap PON Riau ke XVIII, Rusli terbukti memerintahkan pemberian suap senilai Rp900 juta kepada anggota Pansus Lapangan Menembak PON, serta menerima suap Rp500 juta dari PT Adhi Karya terkait penambahan anggaran venue. Sedangkan dalam kasus korupsi kehutanan, ia menerbitkan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (BK UPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Siak secara melawan hukum tindakan yang hanya memperkaya korporasi besar sambil merusak lingkungan dan merugikan negara secara signifikan.
‎
‎Setelah menjalani 10 tahun masa tahanan, Rusli Zainal resmi bebas bersyarat pada 21 Juli 2022, keluar dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru dengan wajah yang sudah jauh berbeda dari saat ia menjabat sebagai gubernur. Kasusnya menunjukkan bahwa korupsi di Riau telah berkembang dari masalah pengadaan barang kecil menjadi skala besar yang melibatkan sumber daya alam dan proyek infrastruktur strategis. Jika Saleh Djasid membuka jalan, maka Rusli Zainal memperluas cakupannya hingga tak terbatas.
‎
‎ANNAS MAAMUN SIMBOL PERSISTENSI POLA YANG TERULANG
‎
‎Pemerintah Riau belum sempat menata sistem pemerintahan yang rusak ketika kasus korupsi kembali mengguncang provinsi ini. Kali ini, yang menjadi tokoh utama adalah Annas Maamun, yang menjabat sebagai Gubernur Riau mulai dari 19 Februari 2014 hingga 25 September 2014 hanya selama kurang lebih 7 hingga 8 bulan sebelum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
‎
‎Meskipun masa jabatannya singkat, Annas Maamun terjerat dua kasus korupsi besar yang ditangani KPK: suap alih fungsi lahan sawit tahun 2014 dan suap pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Penyusunan (RAPBD-P) Riau tahun 2015. Ia pernah mendapatkan vonis total 7 tahun penjara sebelum akhirnya mendapat grasi.
‎
‎Pada September 2014, Annas ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus alih fungsi lahan. Ia terbukti menerima suap sebesar SGD 156.000 dan Rp500 juta terkait revisi peraturan yang mengubah kawasan hutan menjadi kebun sawit di beberapa daerah di Riau. Setelah bebas pada tahun 2020 berkat grasi dari Presiden Joko Widodo, ia kembali ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2022 dalam kasus suap pengesahan RAPBD-P Tahun 2014 dan RAPBD Tahun 2015. Ia dituduh memberikan suap atau janji senilai Rp900 juta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau untuk memastikan anggaran tersebut lolos dengan cepat.
‎
‎Pada akhirnya, karena usianya yang sudah lebih dari 80 tahun, hakim memvonisnya satu tahun penjara. Kasus Annas Maamun menjadi bukti bahwa pergantian figur politik tidak cukup untuk mengubah kondisi. Meskipun latar belakangnya berbeda dari dua gubernur sebelumnya ia dikenal sebagai politisi murni, sementara Saleh Djasid adalah birokrat dan Rusli Zainal adalah pengusaha sekaligus teknokrat. Semuanya jatuh pada lubang yang sama penyalahgunaan wewenang terkait izin lahan dan manipulasi anggaran daerah yang berakhir dioesakitan jeruji penjara.
‎
‎ABDUL WAHID: LANJUTAN ESTAFET YANG BELUM SELESAI
‎
‎Kisah korupsi di Riau tak berhenti pada Annas Maamun. Estafet itu berlanjut hingga kepada Gubernur Riau Non-Aktif, Abdul Wahid. Ia resmi menjabat sebagai Gubernur Riau ke-15 untuk periode 2025–2030 setelah memenangkan Pilkada Riau 2024, berpasangan dengan SF Hariyanto sebagai wakil gubernur, dan dilantik serentak pada tanggal 20 Februari 2025. Namun, masa kepemimpinannya yang baru saja dimulai segera terhenti karena dituduh melakukan pemerasan dalam jabatan menambah daftar panjang tokoh kepemimpinan Riau yang terjerat masalah hukum. Saat ini Abdul Wahid Gubernur Riau Nonaktif sedang menjalani masa persidangan diPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.
‎
‎Sekarang, melihat ke belakang, jelas bahwa fenomena korupsi kepala daerah di Riau bukanlah insiden tunggal yang terjadi secara acak. Ini adalah sebuah pola sistemik yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan daerah selama bertahun-tahun. Dari Saleh Djasid yang mengawali era otonomi dengan kasus pengadaan, hingga Rusli Zainal yang memperluas spektrum korupsi ke sektor strategis, kemudian Annas Maamun yang membuktikan bahwa siklus itu sulit dipecahkan, dan akhirnya Abdul Wahid yang melanjutkan rantai tersebut keempat tokoh ini membentuk sebuah “dinasti estafet korupsi” yang menjadi momok bagi upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
‎
‎Dari sisi sosiologis, fenomena ini semakin menarik karena ketiga gubernur pertama memiliki latar belakang yang berbeda, namun semuanya terjebak dalam praktik yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya terletak pada individu, melainkan pada sistem yang lemah, pengawasan yang tidak maksimal, dan kebijakan yang seringkali menutup akses informasi publik seperti yang terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Ketika akses informasi disumbat, transparansi menghilang, dan pintu masuk bagi korupsi serta kerusakan mental  yang masif pun terbuka lebar.
‎
‎Di Bumi Lancang Kuning yang kaya akan sumber daya alam, cerita ini menjadi pengingat bahwa otonomi daerah adalah sebuah senjata ganda. Jika dikelola dengan integritas dan rasa tanggung jawab, ia dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Namun, jika dibiarkan jatuh ke tangan mereka yang hanya menginginkan keuntungan pribadi, ia akan menjadi alat untuk merusak dan menghancurkan harapan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sampai kapan estafet korupsi ini akan berakhir? Itulah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh seluruh rakyat Riau dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
‎
‎Estafet korupsi” ini bukan lagi sekadar insiden tunggal, melainkan tantangan struktural. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi alat kesejahteraan, justru menjadi dilema yang menyisakan luka. Selama sistem pengawasan tetap lemah dan budaya patronase tetap dipelihara, maka siapapun yang duduk di mahligai kekuasaan Riau akan selalu dibayangi oleh kutukan yang sama.
‎Sudah saatnya rakyat Riau berhenti menjadi penonton dalam drama estafet ini. Kita butuh pemimpin yang berani membakar “buku panduan” korupsi dari para pendahulunya, bukan malah menambah bab baru di dalamnya.
‎
‎● Penulis adalah Kepala Perwakilan Media  Porosnusantara.com Provinsi Riau