JAKARTA. | POROSNUSANTARA.COM – Hardjuno Wiwoho mengapresiasi munculnya dukungan masyarakat sipil dari daerah terhadap upaya penuntasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk yang disampaikan Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora. Menurut dia, keterlibatan publik menjadi penting untuk menjaga momentum penyelesaian persoalan BLBI yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
Hardjuno mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masih adanya tunggakan kewajiban eks BLBI sebesar sekitar Rp211 triliun menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan besar negara. Karena itu, ia menilai dorongan dari masyarakat daerah perlu dipandang sebagai energi positif bagi penguatan komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara.
“Ketika masyarakat daerah mulai ikut bersuara, itu menunjukkan bahwa penyelesaian BLBI masih menjadi perhatian publik. Ini bukan hanya soal utang lama, tetapi menyangkut kredibilitas negara dalam menyelesaikan hak-hak publik,” kata Hardjuno dalam keterangannya, Kamis (8/5).
Ia menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan selama beberapa tahun terakhir dalam melakukan penagihan aset dan kewajiban eks BLBI perlu terus diperkuat agar tidak kehilangan arah pasca pembubaran Satgas BLBI. Menurut dia, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting karena persoalan BLBI melibatkan aspek hukum, administrasi keuangan, hingga pemulihan aset negara dalam jumlah besar.
“Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, sudah menunjukkan komitmen dalam upaya penagihan. Namun dengan masih besarnya angka tunggakan berdasarkan temuan BPK, tentu dibutuhkan penguatan strategi dan konsolidasi yang lebih konkret,” ujarnya.
Hardjuno menambahkan dukungan publik dari berbagai daerah dapat membantu menjaga konsistensi penyelesaian BLBI agar tetap menjadi agenda prioritas nasional. Ia menilai keterlibatan masyarakat sipil penting untuk memastikan proses penagihan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan negara.
Menurut dia, penyelesaian BLBI bukan hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan tata kelola fiskal nasional. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan momentum temuan BPK sebagai dasar evaluasi untuk mempercepat langkah pemulihan hak negara.
“BLBI jangan berhenti menjadi arsip krisis ekonomi semata. Penyelesaiannya harus benar-benar dirasakan publik sebagai bentuk keseriusan negara menjaga keadilan dan tata kelola keuangan yang sehat,” kata Hardjuno. (red)
