Kategori: Hukum
-

JAM-Pidum Menyetujui 10 Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan di Yogyakarta
Jakarta | Porosnusantara.comp – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 10 (sepuluh) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) pada Senin 5 Mei 2025. Adapun salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka…
-

Tambang Emas Ilegal Merajalela di Ketapang, Aparat Diduga Terlibat Pembiaran
KETAPANG, KALBAR | POROSNUSANTARA.COM – Aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, semakin menggila. Investigasi pada Sabtu (3/5/2025) mengungkap adanya operasi tambang liar yang berjalan terang-terangan, lengkap dengan alat berat dan sistem pengelolaan mandiri di luar koridor hukum. Di kawasan Lubuk Toman, Kilometer 26, ditemukan puluhan alat berat seperti ekskavator dan…
-

Majelis Hakim PN Dataran Hunipopu Laksanakan Descente Sengketa Lahan Tambang Nikel: Ada Prosesi Pelepasan Hukum Adat ‘Sasi’
PIRU | POROSNUSANTARA.COM – Alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pelepasan Hukum Adat Sasi tersebut, untuk menghargai dan menghormati hukum adat yang berlaku di masyarakat. Majelis Hakim perkara perdata gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Drh yaitu Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis didampingi oleh Andi Maulana Arif Nur, S.H. selaku Hakim Anggota II, melaksanakan sidang…
-

Ratusan Mesin PETI Beroperasi di DAS Melawi, Warga Desak Polisi Tindak Tegas Cukong Emas Ilegal
MELAWI, KALIMANTAN BARAT | POROSNUSANTARA.COM – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Melawi kini semakin tak terkendali. Sepanjang aliran sungai dari Kecamatan Menukung, Ella Hilir, Nanga Pinoh, hingga ke perbatasan Kabupaten Sintang di Desa Nanga Kayan, ratusan mesin tambang ilegal beroperasi secara terbuka. Keberadaan mesin-mesin tersebut terdokumentasi oleh awak media…
-

Dirressiber Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Saham Fiktif Internasional
JAKARTA | POROSNUSANTARA.COM – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan kejahatan penipuan online internasional (online scam) dengan modus aplikasi saham fiktif yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Keberhasilan ini sampaikan langsung oleh Dirressiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto G.M. Pasaribu didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya…
-

BBM Subsidi Masuk Jeriken di SPBU Singkawang Timur: Dugaan Pelanggaran Hukum dan Pembiaran Sistemik
SINGKAWANG | POROSNUSANTARA.COM – Praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal kembali mencuat di Kota Singkawang. Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Bagak Sahwa, Singkawang Timur, terekam terang-terangan mengisi solar dan pertalite ke dalam jeriken (ken) pada Sabtu (26/04) sekitar pukul 15.30 WIB. SPBU dengan nomor registrasi 63.791.01 itu…
-

Mahkamah Agung Lakukan Audiensi dengan Fakultas Hukum Ubhara Bekasi Bahas Kemandirian Anggaran Peradilan
Jakarta, porosnusantara.com – Jum’at 02 Mei 2025, Audiensi ini merupakan bagian dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan publik berbasis kajian ilmiah dan partisipatif, dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan perguruan tinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung (Pustrajak) melakukan audiensi dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (FH Ubhara) Bekasi…
-

MA Susun Regulasi Penyelesaian Sengketa Likuidasi Perbankan dan Asuransi
Jakarta, porosnusantara.com – Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA) I Gusti Agung Sumanatha menyatakan MA terus best online pharmacy with fast delivery tadarise with the lowest prices today in the USA mendorong upaya peningkatan kemudahan berusaha Indonesia dalam Business Ready Index. Salah satunya adalah dengan menyusun Peraturan MA “Langkah yang dilakukan Mahkamah Agung ini…
-

Perisai Badilum Perdalam Pemaafan Hakim dalam KUHP Nasional
Jakarta, porosnusantara.com – Kamis 1 Mei 2025, Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sudah semakin dekat. Ada kebaruan dalam KUHP Nasional berkaitan dengan pemidanaan yang perlu dibahas lebih dalam yaitu Pemaafan Hakim. Berkaitannya dengan itu, pada 30 April 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) mengadakan…
