Kategori: Hukum
-
Awal Mei 2025, Layanan PN Palembang Pindah ke Museum Tekstil
PN Palembang, porosnusantara.com- Kamis 10 April 2025 Seluruh pelayanan Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pindah ke Gedung Museum Tekstil. Pangkalnya, gedung PN Palembang yang ditempati saat ini akan direnovasi. “Gedung Pengadilan akan direnovasi sampai akhir tahun 2025,” ujar Ketua PN Palembang, Agus Walujo Tjahjono, kepada DANDAPALA, Kamis (10/4/2025). Relokasi pelayanan termasuk persidangan ke…
-
Minuman MONSTER Gulung Merek 4MONSTER dari China di PN Jakpus
JAKARTA | POROSNUSANTARA.COM – Kamis 10 April 2025, Produsen minuman MONSTER dari Amerika Serikat (AS), Monster Energy Company berhasil menggulung merek 4MONSTER di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kementerian Hukum (Kemenkum) dan 4MONSTER tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal itu tertuang dalam putusan PN Jakpus yang dilansir website Mahkamah Agung (MA),…
-
Penuntut Umum Melimpahkan Berkas Perkara Pidana Korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group ke PN Tipikor Jakarta Pusat
Jakarta, porosnusantara.com- Rabu 9 April 2025, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Tip ikor Jakarta Pusat). Adapun Terdakwa…
-
Tok! PN Kayuagung Tolak Gugatan Hutan Kota yang Diklaim Milik Perorangan
PN Kayuagung, porosnusantara.com-Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel), menolak gugatan atas klaim kepemilikan tanah kawasan Hutan Kota Kayuagung yang diajukan oleh Husin. Majelis hakim menilai Husin selaku Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa. Dari data yang dihimpun DANDAPALA, kasus bermula saat Penggugat mengaku telah membeli tanah seluas ± 23.625 m2…
-
Kejagung Teken MoU Pengawasan Perizinan Daerah, Rahmad Sukendar: Langkah Strategis Cegah Korupsi
JAKARTA | POROSNUSANTARA.COM – Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan perizinan di daerah, Selasa (4/2/2025). Penandatanganan ini melibatkan sejumlah institusi penting seperti Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS). MoU…
-
MA Diharap Segera Keluarkan Perma Tentang Pelaksanaan Kewenangan Penetapan Tersangka Oleh Hakim
Porosnusantara.com- Sebagaimana telah ramai diberitakan di berbagai media dan menjadi polemik para ahli hukum maupun praktisi hukum soal penetapan status purchase online in the best USA pharmacy www.chapmanglobalmedicalcenter.com/wiki-store/buy-prednisone-no-prescription/ no prescription with fast delivery drugstore tersangka oleh PN Tanjungpandan baru-baru ini serta oleh PN Dompu sebelumnya pada tahun 2016, maka dalam konteks hukum acara telah timbul…
-
Hukuman Disiplin dan Ruang Refleksi Diri
Porosnusantara.com- Sabtu, 05 Apr 2025 Dalam perjalanan hidup, manusia sering kali dihadapkan pada berbagai rintangan dan ujian. Tidak terkecuali bagi para hakim dan aparatur peradilan, yang mengemban amanah besar sebagai penegak keadilan. Di dunia peradilan, kedisiplinan bukan sekadar tuntutan formalitas, tetapi roh yang menjaga marwah institusi hukum itu sendiri. Tanpa kedisiplinan, kepercayaan publik akan runtuh,…
-
Perma Restorative Justice: Jalan Moderat Di Tengah Kekosongan Hukum
Porosnusantara.com- Minggu, 06 Apr 2025 Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, yang merupakan anti tesis dari sistem pemidanaan yang hanya befokus pada Terdakwa. …
-
Harmonisasi Konsep Pemaafan Hakim (Recterlijk Pardon) dalam Rancangan KUHAP
Arizal Anwar,Ketua PN Kalianda,porosnusantara.com- Senin, 07 Apr 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht/KUHP) yang berlaku di Republik Indonesia selama ini merupakan warisan kolonial Belanda dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Wetboek Van Strafrecht dilandasi oleh aliran klasik yang terfokus pada perbuatan atau…
-
Jaksa Agung Tegas Berantas Korupsi, Rahmad Sukendar Desak Kejaksaan Daerah Lebih Pro Aktif
JAKARTA | POROSNUSANTARA.COM- Agung ST Burhanuddin kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan menginstruksikan seluruh kejaksaan daerah untuk lebih aktif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ia menegaskan akan menindak tegas jaksa yang tidak menjalankan arahan pemberantasan korupsi secara maksimal. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Burhanuddin menekankan bahwa kejaksaan tidak…