BENGKULU TENGAH | POROSNUSANTARA. COM– Menjelang hari jadi Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke 18 tahun, 24 Juni 2026 Aktivis Amanah Bangsa Rakyat Indonesia Bersatu (ABRI-1) Susanto mempertanyakan keberadaan dan kejelasan Ibu kota Bengkulu Tengah setelah 18 tahun kabupaten ini di mekarkan dari Kabupaten induk Bengkulu Utara , Hal ini di sampaikan Susanto kepada unsur pimpinan DPRD Bengkulu Tengah saat Hearing bersama Gabungan LSM dan Ormas Bengkulu Bersatu (Golbe) Minggu 07/06/2026 di ruang kerja DPRD Bengkulu Tengah.
Dalam Kesempatan tersebut aktivis ABRI-1 mempertanyakan fungsi legislasi institusi dewan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga kontrol, pengawasan dan penganggaran terhadap kinerja eksekutif.
“Dengan kedudukan lembaga dewan yang di beri amanah sebagai lembaga kontrol , pengawasan dan penganggaran tentu memiliki kewenangan untuk mengingatkan kepada eksekutif dalam hal ini jajaran pemerintahan kabupaten Bengkulu Tengah untuk dapat melaksanakan amanah undang undang pemekaran kabupaten Bengkulu Tengah salah satu nya adalah keberadaan ibu kota kabupaten yang menjadi icon daerah” Ungkap susanto
Dalam penyampaiannya aktivis yang juga tergabung dalam GOLBE ini meminta kepada lembaga dewan Bengkulu Tengah agar lebih pro aktif mengingatkan dan mendesak para pemangku kepentingan untuk segera membuat kebijakan yang bijaksana agar ibu kota Bengkulu Tengah ini terbentuk keberadaanya
“Kami mewakili institusi sipil swadaya masyarakat meminta dan mendesak lembaga dewan jalankan fungsi kontrol dan pengawasannya untuk berbuat banyak demi masyarakat Bengkulu Tengah terutama tetang kejelasan keberadaan ibu kota kabupaten Bengkulu Tengah” tutupnya
Di tempat yang sama Kordinator Golbe Asnul Efendi mengingatkan ke lembaga dewan Agar mengedepankan pentingan transparansi informasi publik karena diluar sana tidak banyak masyarakat yang tahu tentang kinerja lembaga dewan ini
“Golbe meminta lembaga dewan untuk transparan dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan kinerja lembaga dewan, hal ini sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi dari badan publik” jelas Fendi
Hasnul Efendi juga menyoroti tentang data aset yang ada di lembaga dewan ini, dimana dari awal berdirinya lembaga dewan benteng ini data aset lembaga ini tidak pernah dilaporkan ke publik, begitu juga kaitannya dengan perjalanan dinas (DL) anggota dewan yang sampai hari ini menjadi pantau publik , di mana dari kegiatan tersebut belum berdampak positif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Tengah, Oleh karenanya atas dasar itu pihaknya mendesak setiap aktifitas dan kinerja lembaga dewan ini dapat di informasikan secara terbuka serta transparan ke publik. tegas nya
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Pepi Suheri, menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan Golbe telah diterima dan akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas diskusi dan hearing yang berlangsung hari ini. Semua pertanyaan dan masukan dari rekan-rekan Golbe sudah kami terima. Terkait publikasi kinerja DPRD, selama ini sebenarnya sudah dilakukan, namun memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan meningkatkan keterbukaan informasi kinerja DPRD agar dapat diakses masyarakat secara lebih luas, termasuk juga berkaitan dengan ibukota Bengkulu Tengah , kami akan mencoba mempertimbangkan menggunakan kewengan kami untuk membuat perda alternatif “ tegas Pepi.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Romli, Ketua Komisi I Eko Haryanto, Ketua Komisi II Jon Karnedi, Ketua Komisi III Arsyad Hamzah, serta sejumlah anggota DPRD Bengkulu Tengah, di antaranya Tukinah, Hermansyah, Sahermanzah, dan Rinaldi Saputra.
Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara DPRD dan elemen masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.(Temmy)
