Jakarta, 12 Februari 2026 – PPROSNUSANTARA.COM | Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia resmi dideklarasikan di Sekretariat SPPI Bersatu, Tanjung Priok, Kamis (12/2). Momentum ini menjadi tonggak konsolidasi nasional buruh pelabuhan dalam memperkuat peran strategis sektor kepelabuhanan sebagai tulang punggung logistik nasional sekaligus penggerak target pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia Emas 2045.
Deklarasi tersebut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugianto Sipin, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurutnya, pemerintah tengah memperkuat kebijakan kepatuhan HAM bagi pelaku usaha, termasuk BUMN dan sektor logistik, agar praktik bisnis berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan.
“Ekonomi boleh tumbuh tinggi, tetapi tidak boleh meninggalkan hak-hak pekerja. Kepatuhan HAM dalam dunia usaha adalah fondasi agar pertumbuhan 8 persen benar-benar dirasakan secara merata,” tegas Mugianto.
Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana menyampaikan bahwa pelabuhan merupakan urat nadi distribusi nasional dari Sabang sampai Merauke. Dengan bersatunya kekuatan buruh dalam Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, ia optimistis produktivitas dan profesionalisme pekerja pelabuhan akan semakin meningkat, sejalan dengan agenda transformasi Pelindo pascamerger.
Ketua Harian Federasi BUMN Bersatu Djusmani Umar (Ale) menambahkan bahwa deklarasi ini bukan sekadar simbolik, melainkan komitmen memperjuangkan kesejahteraan, keselamatan kerja, serta menciptakan tata kelola pelabuhan yang bersih dan berdaya saing global. Hal senada ditegaskan Ketua Umum Federasi BUMN Bersatu Arief Poyuono, yang menyebut pelabuhan sebagai lokomotif ekonomi nasional yang harus ditopang buruh yang kuat dan sejahtera.
Deklarasi turut ditandatangani pimpinan serikat pekerja sektor pelabuhan dan transportasi, antara lain Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia Subhan Hadil, M.A., dan Ketua Umum Federasi SBTN Fernando H. Pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia diharapkan menjadi wadah sinergi strategis antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha dalam mewujudkan pelabuhan yang berkeadilan, berdaya saing, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
(red/Maya)
