PEKANBARU|POROSNUSANTARA.COM – Fenomena terminal bayangan disepanjang jalan SM Amin Pekanbaru yang krepa dikenal sebagai kawasan Arengka II ini, Hannya berjarak ratusan meter dari Terminal Tipe A Banda Raya Payung Sekaki. (BRPS) Dinilai sebagai diskriminasi hukum sistematis.
Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Daerah, LSM Lingkar Peduli Anak Negeri ,Provinsi Riau, Senin (9/11) Jimmi Antonius SH, menyoroti ketidakadilan yang dilakukan oleh Balai transportasi perhubungan darat kementerian perhubungan RI. ” Warga yang taat masuk keterminal resmi justru wajib membayar jasa parkir dengan label PNBP, Sebaliknya , penumpang dan PO Bus yang menggunakan loket dan terminal ilegal di jalan SM Amin bebas dari pungutan apapun”
“Ini diskriminasi hukum yang menyakitkan. Hukum tampak tajam kepada warga yang patuh, tapi tumpul dan membiarkan pelanggar beroperasi leluasa. Negara secara tidak langsung mengajarkan masyarakat: taat hukum itu mahal, melanggar itu menguntungkan,”
tegas Jimmi.
Lebih dari soal kebocoran PNBP, pembiaran terminal bayangan merampas hak keselamatan penumpang. Penumpang di loket luar tidak mendapatkan pemeriksaan kelaikan bus (ramp check), manifest penumpangpun rentan dimanipulasi. Jika terjadi kecelakaan fatal, aparat yang membiarkan telah melakukan kelalaian berat (omisi).
Jimmi juga menyoroti posisi Kepala BPTD Wilayah II Riau dan Kepala Terminal BRPS. Sanksi administratif
seperti pembekuan hingga pencabutan izin trayek PO Bus seharusnya ditegakkan, bukan hanya disimpantanpa digunakan.
Ia mendesak Kementerian Perhubungan untuk memilih dua opsi: menertibkan total terminal bayangan dan menjatuhkan sanksi kepada PO Bus nakal serta aparat pembiaran, atau meninjau pungutan parkir di Termina BRPS.
“Memungut biaya dari orang yang taat hukum, sambil membiarkan pelanggarbebas beroperasi, itu bukan penegakan aturan. Itu pengkhianatan negara terhadap warganya,” pungkasnya.
Pantauan Poros Nusantara.com, pengelolaan parkir Terminal BRPS dikerjasamakan dengan PT Pactama Indonesia dan mulai
beroperasi sejak Februari 2026.
Hingga berita ini diturunkan,
Kepala BPTD Riau Muttaqin dan Kepala Terminal BRPS belum dapat dikonfirmasi. (Tun)
