PEKALONGAN | POROSNUSANTARA.COM – Ketegangan terjadi antara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan dengan aktivis Forum Peduli Outsourcing dan BLUD (FORPAKSI), Senin (29/9). Peristiwa itu bermula ketika Kepala Dishub bersama staf mendatangi posko pengaduan yang didirikan FORPAKSI sekitar pukul 15.06 WIB
Kepala Dishub Kabupaten Pekalongan, Agus Purwanto, meminta agar posko dipindahkan karena lokasinya berada di sebuah halte. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh FORPAKSI. Menurut para aktivis, halte yang dijadikan lokasi posko sudah tidak berfungsi dan mangkrak selama puluhan tahun.
Ketua FORPAKSI, Bushoiri menegaskan, justru selama ini area di sekitar halte dipenuhi pedagang kak
i lima yang berjualan tanpa pernah dipersoalkan. Karena itu, mereka menilai keberatan Dishub terhadap posko sangat tidak adil.
“Di sekitar halte banyak pedagang yang berjualan, dan itu tidak pernah dipermasalahkan. Tapi ketika masyarakat mendirikan posko pengaduan di situ, malah dipersoalkan. Padahal posko ini dibuka untuk menampung keluhan masyarakat terkait masalah outsourcing dan BLUD,” tegas Bushoiri
Perbedaan pandangan tersebut sempat menimbulkan ketegangan di lokasi. Meski demikian, situasi akhirnya tetap terkendali dan posko pengaduan tetap berdiri. Hingga kini, FORPAKSI menegaskan akan terus melanjutkan kegiatan posko sebagai wadah aspirasi masyarakat. (Din)
