JAKARTA, POROSNUSANTARA.COM – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menegaskan bahwa polemik terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak lagi berfokus pada perdebatan politik anggaran, melainkan diarahkan pada penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatannya.
Ketua Umum APPMBGI, Dr. Abdul Rivai Ras, mengatakan bahwa secara prosedural dan politik, anggaran MBG telah diputuskan bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Anggaran MBG sudah menjadi keputusan politik negara dan telah disepakati melalui mekanisme konstitusional bersama DPR. Karena itu, perdebatan tidak perlu lagi diarahkan pada ada atau tidaknya anggaran, melainkan pada bagaimana pemanfaatannya diawasi secara ketat, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Dr. Abdul Rivai Ras dalam keterangan tertulis, Minggu, 01 Maret 2026.
Ia menegaskan, yang justru harus diperkuat saat ini adalah sistem pengawasan publik, tata kelola keuangan, serta mekanisme akuntabilitas hingga ke tingkat satuan pelayanan dan dapur pelaksana.
“Anggaran MBG adalah dana publik. Maka prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana per porsi harus menjadi perhatian utama semua pihak,” katanya.
Menurut Dr. Abdul Rivai Ras, penguatan pengawasan menjadi penting di tengah besarnya skala program dan luasnya jangkauan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Ia menilai, penguatan tata kelola anggaran juga merupakan pesan kehati-hatian bagi seluruh pelaksana di lapangan agar tidak menjadikan MBG sebagai sekadar proyek administratif.
“Ini harus menjadi warning bagi seluruh pengelola dapur, mitra, dan pemangku kepentingan, bahwa MBG bukan ruang kompromi untuk praktik tidak akuntabel. Kepercayaan publik terhadap program ini ditentukan oleh seberapa serius negara menjaga integritas pengelolaannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Dr. Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa APPMBGI memandang MBG sebagai kebijakan strategis jangka panjang, bukan hanya program sosial jangka pendek.
Menurut dia, dampak MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap pembangunan sosial, ekonomi, bahkan posisi strategis Indonesia ke depan.
“MBG adalah investasi sumber daya manusia. Jika dikelola secara konsisten dan berintegritas, program ini akan berkontribusi besar terhadap kualitas generasi produktif Indonesia di masa depan,” kata dia.
Dr. Abdul Rivai Ras menilai, perbaikan status gizi anak sejak dini merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kualitas modal manusia yang lebih sehat, produktif, dan kompetitif.
“Dalam jangka panjang, MBG akan memperkuat basis modal manusia Indonesia. Inilah yang menjadi prasyarat utama bagi terciptanya bonus demografi yang berkualitas, bukan sekadar bonus jumlah penduduk usia kerja,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa keberhasilan MBG akan membawa dampak berlapis.
Secara sosial, MBG memperkuat perlindungan kelompok rentan dan memperkecil ketimpangan akses gizi.
Secara ekonomi, MBG mendorong perputaran ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan, pelibatan UMKM, petani, serta tenaga kerja dapur.
Dalam perspektif yang lebih luas, ia menilai MBG juga memiliki implikasi geopolitik jangka panjang.
“Negara dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif akan memiliki daya saing dan daya tawar yang lebih kuat di tingkat regional maupun global. Karena itu, MBG pada dasarnya adalah bagian dari investasi strategis negara,” kata Dr. Abdul Rivai Ras.
Namun demikian, ia kembali mengingatkan bahwa seluruh potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dijaga secara ketat.
“Bonus demografi tidak datang otomatis. Ia hanya akan menjadi keuntungan apabila kualitas manusianya benar-benar dibangun. Dan kualitas itu sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, integritas pelaksanaan, serta tata kelola anggaran yang bersih,” tegasnya.
APPMBGI, lanjut dia, mendukung langkah-langkah penguatan transparansi dan akuntabilitas yang saat ini terus didorong oleh pemerintah, termasuk kewajiban pelaporan penggunaan anggaran dan penguatan sistem pengawasan internal.
“Kami mendorong agar keterbukaan data pemanfaatan anggaran MBG dapat diakses publik secara lebih luas, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program,” ujarnya.
Menurut Dr. Abdul Rivai Ras, pengawasan publik justru menjadi kunci untuk menjaga MBG tetap berada pada tujuan utamanya, yakni pembangunan manusia, bukan kepentingan jangka pendek.
“Dengan skala anggaran yang besar, risiko penyimpangan selalu ada. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tuntutan administrasi, tetapi kebutuhan mendasar agar MBG tidak kehilangan legitimasi sosialnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa APPMBGI siap berperan aktif dalam menjaga tata kelola pelaksanaan MBG di tingkat pelaksana, khususnya dapur dan jejaring mitra di daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran MBG benar-benar berkontribusi pada kualitas gizi, keselamatan pangan, dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Dr. Abdul Rivai Ras menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa saat ini bangsa Indonesia tidak membutuhkan perdebatan yang melelahkan soal keputusan politik yang sudah final, tetapi justru membutuhkan kerja bersama untuk memastikan program berjalan dengan benar.
“Anggaran MBG sudah final. Tugas kita sekarang adalah mengawalnya. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan, agar MBG benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa, bukan sekadar angka dalam laporan anggaran,” pungkasnya.
(FN)
