Jakarta, 11 Februari 2026 — POROSNUSANTARA.COM | Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (Kopsindo) menyelenggarakan Dialog Nasional Sehari bertajuk “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil dan Makmur” di Aula DHN 45 Lantai III, Gedung Juang 45, Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (11/2/2026). Acara yang dimoderatori oleh H. Dudung Badrun, SH., MH., menjadi ruang evaluasi atas lebih dari satu tahun jalannya pemerintahan sekaligus forum pertukaran gagasan dari perspektif politik, hukum, dan ekonomi.
Ketua Umum Kopsindo, Drs. Rambun Suwardi, AK., M.Si., dalam sambutannya menegaskan peran masyarakat sipil sebagai pengawal pemerintahan secara konstruktif dan bertanggung jawab. “Kita menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan nasional saat ini. Dukungan kami bukan dukungan tanpa kontrol. Kami akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga tidak akan ragu mengingatkan apabila ada kebijakan yang menyimpang dari amanat konstitusi,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Prof. Dr. Andrianus Chaniago menyoroti pentingnya konsistensi pertumbuhan nasional. Menurutnya, target pertumbuhan delapan persen merupakan visi yang baik, namun harus berkelanjutan agar berdampak struktural. “Yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang konsisten setiap tahun agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Prof. Dr. Ahmad Yani, SH., MH., menekankan bahwa cita-cita negara adil dan makmur tidak dapat dilepaskan dari fondasi sistem hukum yang kuat. “Kesejahteraan bangsa bukan hanya soal angka ekonomi, melainkan bagaimana politik hukum menjamin kepastian, keadilan, dan stabilitas arah pembangunan sesuai konstitusi,” jelasnya.
Melengkapi perspektif tersebut, Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH., MH., menyoroti pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang bersih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Program pemerintah banyak yang bagus, tetapi implementasinya harus transparan dan adil. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan tetap diliputi kekhawatiran,” ujarnya.
Sebagai rekomendasi resmi, Kopsindo mendorong pemerintah untuk:
1. Memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi agar pertumbuhan berjalan berkelanjutan
2. Memastikan kepastian hukum dan reformasi tata kelola guna menciptakan iklim usaha yang adil dan transparan
3. Menjaga stabilitas politik serta netralitas program-program strategis agar tetap murni untuk kepentingan rakyat
4. Membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan
Kopsindo menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
(red/Maya)
