Penulis: Novita M. Noer
BOGOR | POROSNUSANTARA.COM– Rekonstruksi Gaza kembali dipromosikan sebagai pintu masuk menuju “perdamaian”, dengan bahasa kemanusiaan, janji stabilitas, dan wacana pengerahan “pasukan perdamaian”.
Hal ini ditangkap ketika agenda Arab bergerak seiring dengan tekanan Amerika Serikat dan kebutuhan keamanan entitas Zionis, rekonstruksi Gaza tidak lagi dapat dibaca sebagai proyek netral, melainkan sebagai bagian dari arsitektur kekuasaan pascaperang.
Tulisan ini berupaya membongkar ilusi tersebut. Membaca apa yang disembunyikan di balik istilah “perdamaian”, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang kembali dipaksa membayar ongkosnya.
Stabilitas Rezim Arab dan Kepentingan Amerika
Keberlanjutan dari KTT Arab di Kairo pada 4 Maret 2025 hingga munculnya skema baru Board of Peace (BoP) gagasan Donald Trump menunjukkan satu benang merah yang jelas. Gaza secara perlahan dipindahkan dari isu perang dan penjajahan menjadi sekadar urusan “pasca-konflik”. Masalahnya direduksi menjadi soal keamanan, stabilitas, dan pembangunan fisik, bukan lagi soal keadilan, pendudukan, dan hak rakyatnya.
KTT Arab, menyepakati agenda rekonstruksi Gaza lima tahun dengan biaya sekitar 53 miliar dolar AS, dan menegaskan penolakan dunia Arab terhadap pengusiran rakyat Gaza dan hak mereka untuk tetap tinggal di tanahnya, secara formal tampak sebagai sikap pembelaan. Namun sejatinya, agenda ini bukan dirancang untuk kepentingan rakyat Gaza.
Agenda ini lebih untuk menyelamatkan rezim-rezim Arab dari tekanan politik sekaligus menjaga stabilitas dan kelangsungan kekuasaan mereka sendiri.
Pembukaan perbatasan bagi pengungsi Gaza akan berpotensi mengguncang stabilitas politik domestik dan akan mentransfer arus perubahan di dunia Arab, sebuah risiko yang tidak diinginkan oleh negara-negara khususnya Mesir, Yordania, atau Arab Saudi, bahkan oleh rezim Arab mana pun.
Inilah juga yang paling ditakuti oleh Amerika dan entitas Zionis. Mereka tahu bahwa jika wilayah ini meledak dalam perlawanan, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Mereka sadar bahwa Mesir, misalnya, memiliki satu juta tentara Muslim dan merupakan militer yang terbesar di benua Afrika, di dunia Arab, dan salah satu yang terbesar di dunia yang dapat mengubah peta politik Timur Tengah jika mereka bangkit.
Oleh karena itu, Amerika sangat berhati-hati agar situasi tidak sampai pada titik yang tidak terkendali. Mereka tidak ingin membawa konflik ini ke batas yang membuat umat Islam bersatu melawan mereka. Karena itu, solusi yang ditawarkan lebih bersifat protektif terhadap kepentingan rezim-rezim Arab.
BoP dan Arsitektur “Perdamaian Ala Amerika”
Secara substantif, KTT Arab ini justru meletakkan fondasi regional bagi arsitektur pascaperang yang lebih luas, dengan menyerahkan pengelolaan Gaza ke dalam kerangka internasional yang dikendalikan Amerika. Di titik inilah BoP berfungsi sebagai kelanjutan struktural dari KTT Arab, bukan sebagai inisiatif yang berdiri terpisah.
Skema BoP sebagai mekanisme multinasional yang menggabungkan rekonstruksi, stabilisasi keamanan, dan kehadiran pasukan perdamaian mengambil alih hasil KTT Arab dan mengemasnya dalam format yang dapat diterima Washington dan Tel Aviv.
Negara-negara Arab menyediakan legitimasi regional dan dana, sementara Amerika Serikat mengatur desain strategisnya, sementara entitas Zionis memastikan bahwa hasil akhirnya tidak mengancam superioritas militernya.
Gaza tidak lagi diperlakukan sebagai wilayah yang harus dibebaskan dari pendudukan, melainkan sebagai “masalah keamanan” yang perlu dikelola melalui pasukan perdamaian, pengawasan internasional, dan rekonstruksi bersyarat. Dengan demikian, ini bukanlah titik balik menuju kedaulatan Palestina, melainkan titik transisi dari perang terbuka menuju fase stabilitas yang dikendalikan.
Keberlanjutan dari KTT Arab menuju BoP versi Trump pada akhirnya menyingkap satu realitas pahit. Apa yang sedang dibangun bukanlah perdamaian, melainkan “perdamaian ala Amerika.” Sebuah formula yang berfungsi untuk mengukuhkan dominasi Amerika di kawasan, mengamankan entitas Zionis, dan merekayasa ulang Timur Tengah agar sepenuhnya selaras dengan kepentingan strategis AS.
“Perdamaian” ini bukan proyek rekonstruksi yang memulihkan kehidupan, melainkan mekanisme penundukan dan penyerahan total yang meniadakan kehendak rakyat Gaza dan menutup ruang bagi setiap bentuk perlawanan politik maupun perlawanan bersenjata.
Pengalaman pascaperang sebelumnya menunjukkan bahwa rekonstruksi sering dijadikan sebagai instrumen depolitisasi rakyat Gaza, alat normalisasi kekalahan, dan jalan masuk untuk mengubah struktur pemerintahan lokal.
Rekonstruksi yang dilepaskan dari kedaulatan berarti Gaza dibangun kembali sebagai ruang hidup yang dikontrol, bukan sebagai wilayah merdeka. Rumah boleh berdiri, tetapi keputusan strategis tetap berada di tangan pihak luar. Dalam kondisi ini, rekonstruksi tidak mengakhiri konflik, ia hanya menstabilkan status quo pendudukan.
Stabilisasi Keamanan dan Mitos “Pasukan Perdamaian”
Istilah “pasukan perdamaian” terdengar netral dan menenangkan. Namun dalam politik internasional, stabilisasi keamanan jarang bermakna perlindungan terhadap pihak tertindas. Ia hampir selalu didefinisikan sebagai ketiadaan ancaman terhadap kepentingan pihak dominan.
Dalam konteks Gaza, stabilisasi berarti tidak ada roket yang boleh ditembakkan oleh kelompok perlawanan, tidak ada tekanan militer terhadap entitas Zionis, dan tidak ada kekuatan bersenjata independen Palestina.
Pasukan multinasional yang dikerahkan bukan untuk mencegah agresi entitas Zionis di masa depan, melainkan untuk “mengawasi” masyarakat Gaza itu sendiri. Dengan kata lain, keamanan yang dimaksud adalah keamanan bagi Zionis bukan keamanan bagi rakyat Palestina.
Indonesia menjadi negeri Muslim pertama yang secara terbuka berkomitmen untuk mengirim hingga 8.000 pasukan ke Gaza dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) yang dibahas dalam BoP, Indonesia bahkan diposisikan sebagai wakil komandan di misi tersebut. Sementara Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga telah berjanji untuk mengirim pasukan perdamaiannya ke Gaza.
Keberadaan pasukan tersebut dirancang sebagai tameng politik entitas Zionis dan Amerika untuk menghindari tuduhan pendudukan langsung, sementara negara-negara tersebut memikul beban legitimasi di mata rakyatnya sendiri.
Jika pasukan Eropa terlibat, narasinya akan langsung terbaca sebagai Barat melucuti Muslim Palestina. Ini akan memicu kemarahan luas dunia Islam, menghidupkan kembali trauma kolonial, dan memperkuat legitimasi perlawanan. Dengan mengeluarkan Eropa, Amerika memutus kesan “perang peradaban”.
Amerika menginginkan agar pelucutan senjata dilakukan oleh pasukan dari negeri-negeri Muslim, rekonstruksi Gaza diawasi oleh negeri-negeri Muslim, dan setiap kegagalan di lapangan ditanggung oleh negeri-negeri Muslim itu sendiri.
Ketika pasukan yang disiapkan berasal dari negeri-negeri Muslim, sementara Barat menjaga jarak, pesan yang muncul sangat telanjang bahwa keamanan entitas Zionis dijamin oleh rekayasa Amerika, stabilitas dijaga oleh tentara Muslim, dan legitimasi moral dipasok oleh Eropa tanpa satu pun dari mereka menanggung penderitaan rakyat Gaza secara langsung.
Sementara pada saat yang sama Amerika tetap mengendalikan seluruh keputusan, menentukan arah dan batas kebijakan, serta menarik diri dari garis depan, sehingga tampil seolah netral dan tidak terlibat langsung, padahal kendali strategis sepenuhnya berada di tangannya.
Di Balik Pelucutan Senjata
Amerika ingin mengatur ulang persoalan Gaza sebagai bagian dari “penyelesaian konflik Timur Tengah” menurut versi Amerika dan hukum internasional yang mereka kendalikan sejak 1945.
Jika rekonstruksi adalah pintu masuk dan stabilisasi adalah mekanismenya, maka pelucutan senjata adalah tujuan akhirnya. Inilah garis merah utama Amerika.
Amerika dan entitas Zionis ingin rakyat Palestina kehilangan kemampuan melawan, seolah-olah Gaza tidak pernah memiliki perlawanan.
Amerika tidak hanya berbicara tentang “perdamaian”, karena tujuan sebenarnya adalah menguasai Gaza serta mendirikan pangkalan militer besar Amerika di selatan Gaza.
Dokumen kontrak mengungkap rencana BoP membangun pangkalan militer seluas lebih dari 350 hektare di Gaza selatan. Instalasi berkapasitas 5.000 personel itu akan menjadi pusat International Stabilization Force (ISF) dan dilengkapi menara pengawas, bunker, serta fasilitas militer lainnya.
Dengan kata lain, yang diupayakan bukanlah mengakhiri pendudukan, melainkan mengganti pendudukan Zionis dengan pendudukan Amerika, dalam bentuk yang lebih rapi, terkelola, dan dibungkus narasi stabilitas serta rekonstruksi.
Sehingga pendudukan Zionis secara bertahap akan digantikan oleh kendali Amerika. Karena itu Netanyahu sering menghambat kesepakatan, melanggar perjanjian tahap pertama, tapi tetap dipaksa Trump masuk ke tahap kedua.
Amerika juga melibatkan negara-negara Arab seperti Qatar, Turki, dan Mesir dalam badan penasihat Gaza agar mereka menekan pimpinan Hamas menerima rencana Amerika. Karena sebagian pimpinan politik Hamas berada di negara-negara tersebut, maka Amerika berharap mereka bisa “dibujuk” atau ditekan.
Amerika dikenal pragmatis. Walaupun memusuhi Hamas dan memimpin perang di Gaza dengan mendukung entitas Zionis, Amerika tetap siap bernegosiasi dengan pihak yang dianggap musuh jika itu menguntungkan kebijakannya.
Krisis Legitimasi Para Penguasa dan Dampaknya
Para pemimpin di dunia Islam telah menunjukkan keberpihakan mereka yang jelas kepada Barat dan entitas Zionis. Mereka tidak lagi bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah bagian dari sistem kolonialisme modern yang menindas umat Islam.
Jangan tertipu oleh kuatnya orang-orang zalim, karena Rasulullah Saw. telah memberi peringatan yang jelas tentang akhir mereka.
“Sesungguhnya Allah memberi penangguhan kepada orang (atau penguasa) yang zalim. Namun apabila Dia telah menangkapnya, maka Dia tidak akan melepaskannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Sebelumnya, sebagian umat masih percaya bahwa ada perbedaan antara penguasa yang lebih baik dan yang lebih buruk. Namun setelah perang Gaza dan peristiwa-peristiwa lainnya, umat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semua penguasa ini berdiri di sisi musuh Allah.
Kebijakan Amerika dalam konflik ini memiliki batasannya sendiri. Dahulu, ketika kekuatan militer besar Barat menghadapi umat Islam, mereka menggunakan berbagai strategi manipulasi, tipu daya, dan propaganda untuk mengendalikan situasi.
Namun, sekarang pemerintah Amerika telah menunjukkan wajah aslinya secara terang-terangan. Hal ini justru memperbesar tantangan bagi mereka dalam menghadapi dunia Islam.
Mereka bisa mengancam, tetapi mereka juga takut akan reaksi umat Islam yang mendekati titik didih.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah umat Islam akan bangkit dan mengambil alih kendali? Atau akankah mereka terus membiarkan diri mereka dikendalikan oleh para penguasa boneka yang hanya melayani kepentingan asing?
Sampai kapan umat Islam terus dipaksa memilih antara penderitaan yang dikelola dan “perdamaian” yang ditentukan oleh pihak yang sama dengan para penindasnya?
Jika akar masalahnya adalah sistem global yang sejak awal dirancang untuk menundukkan dan mengeksploitasi, mengapa solusi masih dicari dari dalam kerangka yang sama dan bukan dari perubahan sistemik yang benar-benar membebaskan?
Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan masa depan konflik ini. [] (sumber FB : Novita M. Noer).
