KEMUNING | POROSNUSANTARA.COM — Pemerintah Kecamatan Kemuning menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat kecamatan pada Kamis, 05 Februari 2026, bertempat di Aula Kantor Camat Kemuning. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menyusun arah pembangunan yang partisipatif dan berintegritas.
Musrenbang dipimpin langsung oleh Camat Kemuning Hj. R. Nurliatin, M.H., dan dihadiri Kapolsek Kemuning Kompol M. Simanungkalit, perwakilan Danramil, para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Kemuning, tokoh masyarakat, Ketua BPD se-Kecamatan Kemuning, Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Bapenda, Koordinator Wilayah Pendidikan, Koordinator Wilayah Pertanian, PLKB, serta pimpinan perusahaan yang mewakili.
Dalam arahannya, Hj. R. Nurliatin, M.H. menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi instrumen perencanaan pembangunan yang bersih, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Tidak boleh ada ruang bagi praktik KKN. Setiap usulan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal hasil Musrenbang agar tidak berhenti pada tataran wacana.
“Musrenbang bukan sekadar forum, tetapi komitmen bersama yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan nyata,” tambah Camat Kemuning.
Sementara itu, Kapolsek Kemuning Kompol M. Simanungkalit menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Keamanan dan ketertiban adalah fondasi pembangunan. Polri siap mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan agar berjalan jujur, tertib, dan taat hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan yang kuat hanya dapat terwujud melalui proses yang berintegritas.
“Pembangunan yang baik lahir dari perencanaan yang bersih dan pelaksanaan yang transparan,” tegas Kapolsek.
Sementara itu, perwakilan Ketua BPD se-Kecamatan Kemuning menyatakan kesiapan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hasil Musrenbang.
“BPD akan mengawal hasil Musrenbang dari perencanaan hingga pelaksanaan agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Setiap indikasi penyimpangan akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Diskusi Musrenbang berlangsung dinamis dengan berbagai usulan dari sektor desa dan kelurahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga dunia usaha. Seluruh masukan dihimpun sebagai bahan perumusan prioritas RKPD Kecamatan Kemuning Tahun 2027.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menjaga integritas perencanaan, serta mengawal hasil Musrenbang hingga tahap penganggaran dan pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kemuning.
Report: Sudirlam
