KOTA BENGKULU | POROSNUSANTARA.COM – Seringnya terjadi kasus data penerima bantuan sosial (bansos) bermasalah umumnya terjadi karena ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), NIK ganda, warga meninggal masih terdata, dan kurangnya pembaruan data real-time.
Temuan menunjukkan 45% bansos tidak tepat sasaran, memicu perbaikan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengatasi data usang dan ketidaksesuaian, sebagaimana berita viral yang terjadi beberapa waktu lalu publik Kota Bengkulu dibuat geleng kepala, Seorang anggota DPRD Kota Bengkulu, Dedi Yanto dari Fraksi PAN, tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Atas informasi tersebut Dedi Yanto buru buru membuat bantahan keras bahwa dirinya tak pernah sepeserpun menerima bantuan sosial bahkan pihaknya sudah beberapa kali mengajukan perbaikan data mulai dari tingkat RT hingga Kelurahan akan tetapi data tetap tidak berubah akibatnya kasus ini tetap menjadi perbincangan hangat publik .
“Adindo, sayo dan keluarga tidak pernah menerima sepeserpun dana bantuan sosial tersebut , dan kami sudah berapa kali melakukan sanggahan ke kelurahan agar data di rubah , namun nama saya tetap muncul “, jelas Dedi Yanto
Jurnalis porosnusantara.com berkesempatan konfirmasi langsung dengan sang legislator DPRD Kota Bengkulu Dedi Yanto 10/04/2026, menurutnya bahwa dirinya sudah berupaya melaporkan dan merubah data tersebut , ke kelurahan dan pihak pihak terkait lainnya dan sudah di lakukan perbaikan akan tetapi data tetap saja muncul.
“Upaya perbaikan sudah sayo lakukan, namun data tetap saja tidak berubah dan yang pastinya sedikitpun saya tdak pernah menerima dana bantuan sosial itu”. Pungkas Dedi Yanto dengan nada serius.
Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bengkulu Drs.Yuharuddin,M.Si memberikan tanggapan atas adanya kasus yang di alami oleh anggota DPRD kota Bengkulu ini, bagi Yuharuddin, perkara data ini adalah perkara nasional karena seluruh data yang berkaitan dengan data publik terpusat di tim data nasional, dan pastinya kesalahan yang berkaitan dengan input maupun perbaikan pasti akan terjadi, penyebabnya bisa sistem yang eror atau memang sistem ada selama tidak berjalan dengan baik.
“Saya pernah menjadi Ketua RT , pada saat pendataan pemilih, saya pernah melakukan perbaikan data yang ada di wilayah saya namun setelah data itu di serahkan dan di lakukan perbaikan , kesempatan berikutnya muncul kembali data yang di perbaiki tadi , artinya persoalan data ini adalah persoalan nasional yang harus kita cermati bersama” . Jelas Yuharuddin
Persoalan data terkadang banyak menimbulkan polemik di masyarakat , pro dan kontra bahkan tudingan miring kerabkali di arahkan kepada orang orang yang namanya di permasalahkan, tak jarang pihak pemerintah daerahpun jadi sasaran kesalahan hal ini wajar ungkap Yuharuddin , akan tetapi hendak nya dalam menyikapi permasalahan yang jadi isue publik masyarakat harus lebih bijak tidak buru buru menuduh apalagi curiga.
“Mari kita upayakan perilaku hidup sehat , dengan banyak banyak berprasangka baik, menjaga kestabilan kehidupan sosial dan tidak cepat menuduh dengan tuduhan buruk kepada pihak lain ketika ada kesalahan terjadi”. Tutup Yuharuddin (Susanto)
