BENGKULU | POROSNUSANTARA.COM – Menanggapi masih adanya sejumlah kepala desa yang tersandung masalah hukum akibat dugaan penyalahgunaan dana desa, Ketua Umum DPP Abpednas Ir.H.Indra Utama,M.PWK kepada jurnalis porosnusantara.com Senin 19 Mei 2025, menyampaikan pentingnya pengelolaan dana desa secara akuntabel, transparan, dan melibatkan semua elemen desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kami prihatin masih ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum karena tidak transparan dalam mengelola dana desa. Kami mengingatkan, dana desa adalah amanah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Harus dikelola dengan baik, terbuka, dan tepat sasaran. Jangan sampai dana desa yang seharusnya membawa berkah, justru menjadi jalan menuju jeruji besi,” ujar Ketum DPP Abpednas.
Ia menambahkan, BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa, memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program desa.
“Kami dorong BPD di seluruh Indonesia untuk aktif melakukan pengawasan, mengedepankan musyawarah, dan memastikan tidak ada penyimpangan. Jika terjadi indikasi pelanggaran, BPD wajib bertindak sesuai koridor hukum dan etika,” tegasnya.
Ketum DPP Abpednas juga mendorong pelatihan berkelanjutan bagi kepala desa dan perangkat desa agar memiliki pemahaman yang baik terkait tata kelola keuangan desa, pelaporan, serta akuntabilitas publik.
“Kalau ada kepala desa yang masih nekat, maka itu adalah cermin lemahnya integritas. Kami tidak akan membela kepala desa yang menyalahgunakan wewenang. Tapi kami akan terus memperjuangkan sistem yang lebih transparan dan edukatif agar desa makin kuat dan dipercaya warganya,” tutupnya.
Sementara itu ketua DPW Amanah Bangsa Rakyat Indonesia Bersatu (ABRI 1) Provinsi Bengkulu Ujang Mulkati,M.Pd melalui sekretaris wilayah ABRI 1 Mukhlis,SP menuturkan bahwa belakangan ini masyarakat kita sering di kagetkan banyaknya oknum kepala desa yang di laporkan ke aparat penegak hukum (APH) bahkan tidak sedikit yang tersangkut hukum terkait pengelolaan dana desa (DD), sehubungan dengan hal tersebut Ormas ABRI 1 berharap agar kedepannya hal semacam ini bisa di minimalisir untuk tidak terjadi , menurut Mukhlis kasus kasus yang terjadi yang di lakukan oleh oknum kepala desa yang di duga menyalahgunakan dana yang bersumber dari pemerintah ini lebih di akibatkan kurangnya penguasaan menajemen pengelolaan dana desa tersebut , selain itu faktor lain adalah faktor lemahnya mental dan akhlak para oknum kepala desa yang yang bermasalah tersebut akibat gaya hidup dan lain lain jelas Mukhlis
Lebih lanjut menurut Mukhlis memang sudah barang tentu masih banyak juga kita temui para kepala desa yang memiliki prestasi gemilang dalam mengelola dana desa yang di amanahkan ke mereka hal ini pihaknya tak segan untuk memberikan apresiasi yang setinggi tingginya dan berharap prestasi ini terus di pertahankan dan di tingkatkan , hendaknya memicu agar kepala desa lain di seluruh negeri kita tercinta ini dapat mengikutinya. Pungkas Mukhlis (Ssy.Bkl)