JAKARTA, POROSNUSANTARA.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi membuka Muktamar X yang digelar selama tiga hari, 27–29 September 2025, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Forum lima tahunan ini menjadi titik penting bagi PPP dalam menentukan arah kebijakan, menyusun struktur organisasi baru, serta memilih Ketua Umum periode 2025–2030.
Agenda utama Muktamar X tidak hanya berfokus pada pemilihan Ketua Umum, tetapi juga membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan sebelumnya, evaluasi kinerja selama lima tahun terakhir, serta strategi memperkuat basis partai menghadapi kontestasi politik mendatang.
Dalam sesi pandangan umum, sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyampaikan kritik keras terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode sebelumnya. Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu, menegaskan bahwa mayoritas DPW menolak LPJ Ketua Umum.
“Pandangan umum DPW se-Indonesia menolak LPJ Ketua Umum dengan alasan PPP gagal lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Selain itu, ada sejumlah persoalan dalam tata kelola DPP yang harus segera dibenahi,” ujar Aziz dalam wawancara dengan awak media.
Ia menambahkan, jumlah suara nasional PPP yang hanya mencapai sekitar 8,3 juta tidak sebanding dengan perolehan kursi di DPR RI yang minim. “Perolehan yang hanya menyisakan lima kursi di Senayan adalah indikasi jelas adanya masalah serius di tingkat pusat,” kata Aziz.
Sejumlah DPW mulai mendorong figur-figur baru untuk tampil sebagai calon Ketua Umum. Nama Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan, disebut sebagai sosok ideal yang dinilai mampu membawa perubahan.
“Agus Suparmanto adalah pilihan ideal. Ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan hasil dari semangat kebersamaan dan solidaritas. Kami yakin, di tangan beliau PPP akan lebih baik ke depan,” tutur Aziz.
Selain itu, Aziz menyoroti keterbatasan PPP dalam menghadirkan tokoh nasional pada kepengurusan sebelumnya. Menurutnya, Muktamar X perlu melakukan amandemen pasal agar memungkinkan figur dengan pengalaman eksekutif, yudikatif, maupun legislatif maju sebagai calon Ketua Umum. “PPP butuh tokoh nasional yang berpengalaman agar defisit kepemimpinan di DPP dapat diatasi,” jelasnya.
Seperti lazimnya forum politik besar, dinamika pemilihan diperkirakan akan berlangsung sengit sejak awal muktamar. Namun, Aziz optimistis perbedaan pandangan tidak akan mengganggu soliditas internal PPP.
“Pemilihan pasti menimbulkan dinamika, itu hal biasa dalam organisasi. Yang terpenting, suasana tetap sejuk dan akhirnya PPP bisa kembali menyatu,” pungkasnya.
Muktamar X diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang dapat mengembalikan marwah PPP sebagai salah satu partai politik bersejarah di Indonesia. Selain pemilihan Ketua Umum, forum ini juga akan merumuskan strategi pemenangan pemilu, memperkuat konsolidasi organisasi, serta membuka ruang regenerasi kader di semua tingkatan.
Dengan agenda padat dan isu krusial yang diperdebatkan, hasil Muktamar X diyakini akan menjadi penentu arah perjalanan PPP dalam lima tahun mendatang.
(Nov/AA)
