PT. Inovasi Digital Untuk Transformasi Bekerjasama dengan AAK Gelar Lokakarya Industri Sawit Bebas Deforestasi.
PEKANBARU | POROSNUSANTARA.COM – PT Inofasi Digital untuk transformasi bekerja sama dengan AAK menggelar Lokakarya Industri Sawit berbasis deforestasi.Tema yang diangkat adalah tantangan ketertelusuran rantai pasokan Industri Kelapa Sawit yang verasal dari Kawasan Hutan dan Konservasi” Acara belangsung selama dua hari, 27 -28/8/2024, Hotel Pangeran Pekanbaru.
AAK merupakan perusahaan global yang berbasis di Swedia produsen minyak dan lemak nabati (Prosesor Corect)
Hadir dalam acara ini di antaranya, PLT sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hulu Boike Elman Sitinjak, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Heru Sutmantoro, diwakili oleh Gunawan.
Turut hadir peserta lainnya dari perusahaan pengelola industri Kelapa Sawit, di antaranya, PT Mustika Agung Sawit Gemilang, PT Rigunas Agri Utama, PT Mitra Agung Swadaya, PT Sawit Inti Raya, P.T Gemi dan PT. Mustika Agung, sedangkan perwakilan dari sektor swasta, dalam hal ini, pembeli di industri kelapa sawit, adalah AAK, GAR, Apikal dan Musim Mas.
Sejumlah narasumber menyampakan presentase yakni, Carlo Lumban Raja dari Inovasi Digital, Jes, dari singapura mewakili AAK, Gunawan dari Balai TNTN,
Ariul dari KPH sorek menyampaikan persentase kondisi hutan produksi efeknya akan jauh mengurangi kawasan hutan. Swisto dari UIN menyampaikan makalah tentang interaksi Kelapa Sawit di riau yg berdampak positif dan negatif yg mengambil taken tanggung jawab perusahaan terhadap industri kelapa sawit bagaimana upaya mencari solusi.
Lokakarya ini sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Uni Eropa tentang kebijakan NDPE, (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) (Tanpa Deforestasi, (Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi)
memastikan Industri Kelapa Sawit di pasar global tidak berkontribusi terhadap deporestasi. Sehingga menuntut transparansi dan keberlanjutan dengan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial yang ketat. Salah satu standar tersebut adalah telah ditetapkan sebagain acuan untuk melaksanakan kegiatan yang memastikan bahwa produksi kelapa sawit tidak menyebabkan deforestasi, tidak dikembangkan di lahan gambut. Kebijakan ini sangat penting untuk melindungi ekosistem hutan tropis, lahan gambut, dan hak-hak masyarakat setempat, sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bersamaan dengan penerapan NDPE, peraturan internasional seperti EU
Deforestation Regulation (EUDR) (Peraturan Deforestasi) memperketat persyaratan untuk produk yang memasuki pasar Eropa, yang mengharuskan perusahaan untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan melalui verifikasi dan sertifikasi yang ketat.
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memproduksi CPO dan PKO menghadapi tantangan yang signifikan dalam menelusuri sumber TBS hingga ke tingkat perkebunan, terutama dari petani swadaya. Kompleksitas rantai pasokan dari perkebunan petani kecil ke pabrik mempersulit penelusuran. Dalam konteks ini, Ketertelusuran ke Perkebunan (TTP) menjadi sangat penting untuk memastikan asal usul produk kelapa sawit dapat ditelusuri hingga ke tingkat perkebunan, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok, serta mematuhi kebijakan NDPE dan EUDR. Sistem penelusuran yang efektif membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial secara lebih efektif, mengurangi risiko deforestasi dan eksploitasi lahan gambut, serta meningkatkan reputasi mereka sebagai entitas yang
bertanggung jawab.
Taman Nasional Tesso Nilo yang kaya akan keanekaragaman hayati di Riau, Indonesia, menghadapi ancaman yang signifikan dari deforestasi dan perambahan ilegal untuk perkebunan kelapa sawit. Laporan menunjukkan bahwa banyak wilayah di Taman Nasional Tesso Nilo telah mengalami deforestasi yang signifikan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit secara ilegal dan banyak perusahaan yang gagal mengidentifikasi sumber minyak kelapa sawit mereka atau menunjukkan transparansi yang diperlukan.
Kepala Balai TNTN, Sutmantoro melalui Gunawan, dalam loka karya tersebut memaparkan kondisi Deforertasi Kawasan
“TNTN berada pada dua kawasan Wilayah, yaitu kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indra Giri Hulu dengan luas 81. 793. hektar. Hamparan paling besar berada dikabupatem Pelalawan yakni 80.173 haktar, ( 98,04 % ), sedangkan dikabupaten Indragiri Hulu sebesar 1.600. Hektar ( 1.96 % ) berdasarkan SK Menhut nomor, 6588 tahun 2014. Disebutkan, kawasan TNTN, awalnya, merupakan Ijin HPH PT Dwi Merbo pada tahun 1974 – 1994 dan HPH PT. Inhutani IV pada tahun 1994,”paparnya.
Peralihan fungsi pertama TNTN terjadi pada tahun 2004, melalui SK Menhut no. 255 dengan luas 38 576 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kedua pada tahun 2009 melalui SK Menhut no. 663 tahun 2009 dengan luas 44 492 hektar. Pemanfaatan kawasan TNTN tanpa ijin terverifikasi 27. 988 hektar sedangkan luas yang belum terverifikasi seluas 46 470.hektar. Puluhan ribu hektar lahan diesploitasi secara ilegalnoleh perusahaan industri kelapa sawit. Memberi konteibusi besar terhadap deforestasi.
Inovasi Digital, mitra pelaksana AAK, berkomitmen untuk berkontribusi pada pelestarian lanskap Tesso Nilo dengan memverifikasi kegiatan kelapa sawit ilegal, menilai kondisi di lapangan, dan memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan di masa depan.
Lokakarya ini akan menjadi wadah bagi berbagai pihak, termasuk pembeli, pabrik kelapa sawit atau pengolah, dan pemerintah, untuk mendiskusikan dan merencanakan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah di wilayah Riau, khususnya Ekosistem Tesso Nilo. Seminar/ lokakarya ini bertujuan mempresentasikan hasil penelitian mengenai kondisi terkini Taman Nasional Tesso Nilo. ( amp )
