BENGKULU SELATAN | POROSNUSANTARA.COM – Rencana pembangunan instalasi Pengembangan Air Minum (PDAM) di aliran Sungai Bengkenang, tepatnya di kawasan Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, menuai reaksi keras sekaligus kekecewaan mendalam dari masyarakat setempat. Sebagai tokoh masyarakat sekaligus petani yang menggantungkan hidupnya dari aliran sungai tersebut, Amri Toha menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh dilaksanakan sembarangan, apalagi tanpa komunikasi, persetujuan warga, serta diiringi sejarah pahit janji manis yang tak pernah ditepati di masa lalu.
Dalam perbincangan khusus dengan awak media Porosnusantara.com, Amri Toha menjelaskan pandangannya secara gamblang mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan jika pembangunan itu tetap dipaksakan.
Menurut pengamatannya selaku warga dan petani, pengambilan sumber air di titik tersebut untuk keperluan air minum dipastikan akan memangkas debit air yang mengalir ke persawahan. Hal ini menjadi kekhawatiran utama, mengingat kondisi ketersediaan air saat ini saja sudah terasa sangat kritis dan jauh berkurang dari biasanya.
“Menurut pandangan saya selaku tokoh masyarakat dan juga petani yang memakai air irigasi Sungai Bengkenang, rencana pembangunan PDAM di sana itu saya lihat akan sangat merugikan kam,” kata Amri.
Pasalnya,lanjut Amri, jika air sungai diambil untuk PDAM, otomatis debit air untuk persawahan pasti akan berkurang drastis. Padahal kondisi sekarang saja, untuk kebutuhan pertanian di wilayah sekitar Bendungan Batu Balai ini airnya sudah sangat berkurang dan pas-pasan sekali, apalagi kalau diambil lagi.
Ia pun menekankan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun pengembang: pihak PDAM wajib melakukan sosialisasi dan meminta persetujuan tertulis maupun kesepakatan bersama terlebih dahulu kepada masyarakat, khususnya para pemakai air pengaliran sawah di wilayah tersebut. Air, katanya, adalah nyawa bagi para petani di Desa Sukarami dan sekitarnya, sehingga perubahan fungsi atau pengambilan sumber daya air tidak boleh dilakukan sepihak tanpa musyawarah.
“Intinya begini, kalau memang ingin membangun di lokasi itu, setidaknya harus ada sosialisasi dan musyawarah dulu dengan kami masyarakat pemakai air, terutama warga Desa Sukarami yang menggantungkan kebutuhan irigasi dari Bendungan Batu Balai ini,” jelas Amri.
Jangan sampai, imbuhnya, proyek jalan duluan, baru kami diberi tahu. Kalau tidak ada komunikasi, sudah pasti masyarakat tidak akan menerima hal itu, jelas kami menolak dan akan komplain keras-keras, karena air itu sangat dibutuhkan dan merupakan sumber hidup kami para petani.
Selain alasan ancaman kekeringan, kekecewaan warga semakin besar karena masih membekas ingatan mereka terhadap janji manis yang diucapkan saat pembangunan PDAM pertama kali di desa tersebut. Amri Toha kembali mengingatkan janji yang kini dianggap tinggal kenangan dan hanya sekadar iming-iming semata.
“Ditambah lagi masalah kepercayaan kami sudah hilang. Dulu, waktu pertama kali pembangunan PDAM masuk ke Desa Sukarami, kami masyarakat dijanjikan oleh pihak pengelola bahwa pelayanan atau sambungan airnya akan digratiskan khusus untuk warga sini,” ungkapnya.
Tapi nyatanya, sambung Amri, sampai saat ini, tidak ada satupun fasilitas ataupun warga masyarakat yang mendapatkan layanan gratis seperti yang dijanjikan dulu. Semuanya tetap berbayar sama seperti daerah lain. Kami merasa dibohongi, makanya untuk rencana baru ini kami makin berhati-hati dan menolak tegas.
Berdasarkan kekhawatiran akan ketersediaan air dan kekecewaan mendalam akibat ingkar janji tersebut, Amri Toha mewakili masyarakat menolak rencana pembangunan baru itu. Ia berharap pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan petani dan memenuhi janji masa lalu sebelum berambisi membangun fasilitas baru yang justru merugikan rakyat.
(Sulaiman).
