JAKARTA | POROSNUSANTARA.COM – Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menggelar aksi terkait poligami di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu, 21/5/2025.
Aksi ini terkait dengan pernyataan Gubernur Pramono Anung usai dilantik 21 Februari 2025 yang dikutip dari rilis FPTP.
“Di era kepemimpinan saya, jika ada anak buah terutama pejabat yang melakukan poligami atau selingkuh, pasti akan saya copot jabatannya,” kata Pramono Anung saat itu.
FPTP menagih janji Pramono tersebut karena menurut Feronika salah satu orator, mahasiswi universitas Ibnu Khaldun Jakarta disinyalir ada PNS yang berpoligami di tubuh Pemprov.
“Buat apa kami capek-capek (menggelar aksi, kalau gak ada yang diduga berpoligami, red), jawab Feronika saat ditanyakan dugaan adanya PNS.yang berpoligami di tubuh Pemprov DKI.
Untuk itu FPTP meminta Pramono menindak PNS/ASN yang berpoligami yang ditegaskan dalam bentuk poster yang dipegang peserta aksi.
“Ketegasan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung tentang larangan aparatur Pemerintah DKI Jakarta berpoligami patutlah kita apresiasi,” ucap Feronika.
Gubernur DKI Jakarta bapak Pramono Anung , lanjutnya, menganggap aturan Pergub tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ingin diterapkannya. Pramono memastikan, selama masa jabatannya, tidak akan ada izin untuk praktik poligami bagi PNS/ASN.
Atas dasar tersebut Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) setuju dengan sikap tegas bapak Gubernur DKI Jakarta yang menolak paham poligami di kalangan pejabat, Aparatur Sipil Negara.
“Kami menagih janji bapak Gubernur Pramono untuk bertindak tegas terhadap anak buahnya yang berpoligami atau selingkuh.” ujarnya.
FPTP yang terdiri para emak-emak ini menuntut :
1. Merninta bapak Gubernur DKI Jakarta untuk membuktikan ucapannya agar menindak dan memecat PNS/ASN yang melakukan poligami
2. Meminta Inspektorat untuk memeriksa dan menginvestigasi para pejabat dan aparatur Sipil Negara terkait melakukan praktek poligami dan melaporkan kepada bapak Gubernur DKI Jakarta.
3. Mendesak para pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Mundur jika terbukti melakukan praktek Poligami.
4. Meminta Pejabat dan aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan hubungan gelap yang menyimpang dan tidak etis dilingkungan birokrasi agar tumbuh suasana kerja yang meningkatkan kinerja.
FPTP di depan para wartawan menegaskan akan turun lagi dan akan terus menghantui balaikota bila aspirasi dan tuntutan mereka tidak didengarkan
(Dar)
