JAKARTA, POROSNUSANTARA.COM – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025), menjadi ajang strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memperluas akses keuangan dan mendorong ketahanan ekonomi nasional.
Dengan mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, Rakornas tersebut menghadirkan para kepala dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia, pejabat kementerian, hingga pelaku sektor keuangan. Salah satu peserta yang turut hadir adalah Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto, yang menegaskan pentingnya membangun ekonomi nasional melalui penguatan potensi desa.
Dalam keterangannya kepada media, H. Sukriyanto menyampaikan bahwa semangat pembangunan yang ditekankan Presiden Joko Widodo harus dimulai dari tingkat desa, karena desa merupakan pondasi utama perekonomian bangsa.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pembangunan harus dimulai dari desa. Kita di daerah berkewajiban menjalankan amanah tersebut. Harapan kami, dengan dukungan pemerintah pusat, pembangunan di daerah bisa terus berjalan dengan semangat kebersamaan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan secara nasional. Menurutnya, langkah tersebut memang menjadi tantangan, namun juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan keuangan.
“Efisiensi anggaran ini berlaku di seluruh Indonesia. Di Pamekasan sendiri, efisiensi yang dilakukan mencapai sekitar 15 persen. Memang ada dampaknya, tetapi kami tidak menjadikannya sebagai hambatan. Justru ini menjadi dorongan agar kami lebih kreatif dan adaptif dalam merancang program yang tetap produktif,” jelasnya.
H. Sukriyanto menegaskan, efisiensi bukan berarti pengurangan kinerja, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“Kami memandang efisiensi bukan sebagai beban, tapi tantangan untuk memperbaiki sistem. Dengan sumber daya yang terbatas, kita harus bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” tambahnya dengan tegas.
Rakornas TPAKD 2025 menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui sinergi lintas sektor, acara ini diharapkan mampu mempercepat terbentuknya ekosistem keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan berpihak pada masyarakat kecil, terutama di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM desa.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri, lanjut H. Sukriyanto, terus berkomitmen menjalankan berbagai program pemberdayaan berbasis desa, mulai dari pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi desa, hingga fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha mikro.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat desa menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pembangunan ekonomi berbasis desa akan memperkuat ketahanan daerah dan sekaligus mendukung target pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran,” tegasnya.
Rakornas TPAKD 2025 menegaskan satu hal penting: bahwa memperkuat ketahanan ekonomi nasional bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh daerah. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pamekasan menjadi salah satu contoh daerah yang berkomitmen mengimplementasikan kebijakan nasional dengan tetap berpihak pada kepentingan rakyat di akar rumput.
(Ayu Andriani)
