BEKASI | POROSNUSANTARA.COM — Pemerintah Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa, Kamis (12/11/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan dan penyegaran struktur pemerintahan desa untuk memperkuat kinerja aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Desa Segara Jaya, Nurdin, S.IP. menyampaikan bahwa penataan tersebut melibatkan sekitar 250 perangkat desa. Menurutnya, seluruh proses telah dipersiapkan secara matang dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa pelantikan dan penataan organisasi pemerintahan desa tidak boleh mengganggu alokasi anggaran maupun program pembangunan yang telah menjadi prioritas masyarakat.
“Kami memastikan bahwa penataan dan pelantikan hari ini tidak akan mengganggu aktivitas anggaran maupun program-program yang menjadi prioritas bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Kepala Desa Segara Jaya.
Dalam arahannya, Kepala Desa meminta seluruh perangkat desa yang baru dilantik agar tidak sekadar menempati jabatan, tetapi segera bekerja nyata dan turun langsung ke tengah masyarakat.
Menurutnya, aparatur desa harus mampu mendengar keluhan warga, merespons persoalan secara cepat, serta mengawal kebutuhan masyarakat, terutama menyangkut pelayanan publik dan fasilitas kesehatan.
Validasi Data Kependudukan Jadi Prioritas Mendesak
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Desa Segara Jaya adalah pembenahan administrasi kependudukan dan sinkronisasi data kesehatan warga.
Berdasarkan evaluasi setelah pelaksanaan Pilkades, masih ditemukan sejumlah persoalan administrasi masyarakat, mulai dari ketidaksesuaian identitas kependudukan, belum terdaftarnya warga sebagai peserta BPJS Kesehatan, hingga kendala kepemilikan akta kelahiran.
Kepala Desa menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar, khususnya ketika membutuhkan penanganan medis di rumah sakit.
“Masalah data ini sudah sangat mendesak. Masih ada warga yang berobat ke rumah sakit namun terkendala data kependudukan atau kepesertaan BPJS-nya belum sinkron. Hal-hal seperti ini harus segera kita sikapi bersama,” ujarnya.
Karena itu, perangkat desa yang baru dilantik diharapkan segera melakukan pendataan, verifikasi, dan koordinasi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi warga.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan tanpa terhambat persoalan birokrasi maupun ketidaksesuaian data.
Perangkat Desa Dituntut Bekerja Nyata.
Pelantikan ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar pergantian dan penataan jabatan. Pemerintah Desa Segara Jaya dituntut mampu membuktikan bahwa formasi baru perangkat desa benar-benar membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
Kepala Desa menaruh harapan agar seluruh aparatur mengedepankan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penataan struktur pemerintahan tersebut, Pemerintah Desa Segara Jaya optimistis pelayanan publik dapat berjalan lebih responsif, persoalan administrasi warga dapat segera dituntaskan, dan program pembangunan tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Kini, tantangan bagi perangkat desa yang baru dilantik adalah membuktikan kinerja melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji. Masyarakat menunggu pelayanan yang lebih cepat, data yang tertib, dan pemerintahan desa yang benar-benar hadir untuk warganya. (*/jul).
