(kanan : Wali kota Agung Nugroho, kiri :
Dan Samto S. STP, Kepala inspektorat Kota Pekanbaru)
PEKANBARU, | POROSNUSANTARA.COM – Pengamat Kebijakan Publik Jimmi Antonius, SH yang juga aktif sebagai Aktivis Lingkar Peduli Anak Negeri (LPAN) Provinsi Riau, menyayangkan langkah Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang dinilai memberikan promosi jabatan kepada mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kota Pekanbaru, Samto, S.STP, MSi.
Menurut Jimmi, Samto dinilai lalai dalam menyaring Calon Pejabat yang akan dilantik oleh wali kota menduduki jabatan tertentu .
Samto yang menjabat kepala BKPSDM saat itu seharusnya mendapatkan sanksi disiplin, bukan dipromosi dan dikasih karpet merah ake posisi strategis.
Ketua Bidang Hukum DPD LPAN Provinsi Riau ini, menyoroti dugaan kelalaian di lingkungan BKPSDM saat dipimpin oleh Samto. Menurutnya, Samto gagal menjalankan fungsi pengawasan untuk menyaring dan menolak usulan penempatan pejabat yang berpotensi melanggar aturan.
Dua kasus utama yang menjadi sorotan Jimmi, pertama adalah meloloskan Azli Pendryanto, S.STP, M.Si, sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai tidak memiliki latar belakang Pendidikan rumpun kesehatan kesehatan. Hal bertentangan dengan prinsip pengelolaan ASN yang akuntabel , ujar Jimmi.
Selanjutnya, Sambung Jimmi, ” penunjukan saudara. Firman Hadi menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Asisten III, disaat bersamaan menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Administrasi umum Sekretariat. daerrah, sebelum keduanya dimutasi pada
”Alih-alih menjatuhkan sanksi disiplin, atau menunda kenaikan pangkat, Wali Kota justru mengangkat Samto menjadi Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru,” ujar Jimmi
Kepada Poros Nusantara, dikantornya, Jumat (13/11)
Jimmi, juga menyoroti pola perputaran jabatan yang dinilai tidak bersih. Setelah Samto pindah ke Inspektorat, posisi di BKPSDM diisi oleh Firman Hadi yang dilantik oleh Walikota Kota Agung Nugroho pada tanggal 26 Oktober 2026 lalu Namun, Firman Hadi disebut masih merangkap jabatan sebagai PLT Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru.
Menurut Jimmi, pola ini merusak tata kelola pemerintahan dan menimbulkan keraguan publik terhadap integritas pimpinan daerah.
”Wali kota seharusnya menjadi teladan terhadap kepatuhan dan penegak hukum. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya, orang yang lalai menjaga aturan dan ‘menampar’ wajah Walikota Kota, justru diberi hadiah jabatan paling bergengsi, kepala Inspektorat Kota Pekanbaru.”
“Kalau Samto tidak disanksi, lalu siapa ASN yang akan takut melanggar aturan? Ini pesan yang sangat buruk, aturan hanya untuk orang lain, bukan untuk kelompok tertentu,” tegasnya.
Jimmi, meminta Wali Kota Agung Nugroho untuk bersikap tegas, bertanggung jawab,dan transparan, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi melindungi pejabat tertentu.
”Kami tidak meminta hukuman yang kejam. Kami hanya meminta keadilan yang terlihat, dan berlaku adil untuk semua ASN dilingkungan Pemko Pekanbaru. Samto harus diperiksa, diberi sanksi disiplin, serta kenaikan pangkat dan gajinya ditunda. Memberikan jabatan Inspektur adalah pukulan telak terhadap kepercayaan publik,” kritik Jimmi.
Jumat (13/11) pukul. 10.15 Poros Nusantara, mencoba mengkonfirmasikan hal ini kepada Wakil walikota, Markarius Anwar, dikantornya di Tenyan Raya, namun tidak ada ditempat, ,” Bapak sudah pulang pak, tadi buka acara di lantai 6, baru saja pulang, Ujar Gunawan Petugas Satpol PP di Ruangan Wakil Wali Kota
Sekretaris Daerah Kota Pekambaru. Zulhelmi Arifin, sebagai Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan, juga sedang tidak berada ditempat, Menurut Tengku ilHan, yang bertugas di ruangan pelayanan sekda mengatakan, Zulhelmi sedang di luar kota (Medan) mendampingi Wali Kota Agung Nugroho menghadiri acara suatu acara di Medan Sumatra Utara. (*/tun).
