SUBANG | POROSNUSANTARA.COM – Di tengah gencarnya upaya pemerintah daerah untuk menarik investor ke Kabupaten Subang, Bupati Reynaldy Putra Andita justru menuai kritik tajam dari Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, yang menilai dirinya abai terhadap inisiatif pembangunan dari masyarakat adat.
Pada Jumat, 16 Mei 2025, Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey, menghadiri Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di Gedung Pakuan, Bandung. Acara tersebut mempertemukan para kepala daerah se-Jawa Barat bersama Polda Jabar, Polda Metro Jaya, dan jajaran kepolisian daerah.
Dalam pidatonya, Kang Rey menegaskan bahwa keamanan merupakan kunci utama bagi tumbuhnya iklim investasi. Ia juga menekankan kesiapan Pemkab Subang untuk bertindak tegas terhadap gangguan yang berpotensi menghambat masuknya investor.
“Investasi harus dilindungi. Kami akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu. Saya jamin Subang aman, nyaman, dan tenteram untuk investasi,” ujar Kang Rey optimis.
Namun, semangat tersebut dipandang kontradiktif oleh masyarakat adat. Rakean Galuh Pakuan, Niskala Mulya Rahadian Fathir, mempertanyakan ketidakhadiran Bupati dan jajarannya dalam konferensi investasi yang digagas Galuh Pakuan, yang turut menghadirkan calon investor asing dari Tiongkok.
“Terkesan ironis. Saat kami ingin mewujudkan peradaban maju di Subang, justru kami merasa tidak didukung. Bahkan sekadar hadir pun tidak,” kata Fathir.
Fathir menambahkan bahwa pihaknya menghadapi berbagai kendala teknis yang dinilai sebagai bentuk penghambatan, mulai dari air yang dimatikan, pendingin ruangan tak berfungsi, hingga hambatan dalam akses ambulans selama acara berlangsung.
“Kami bahkan mendapat perlakuan tak menyenangkan. Acara kami seperti diboikot,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fathir menilai pernyataan Bupati tentang pentingnya investasi menjadi tidak sejalan dengan sikap terhadap inisiatif yang datang dari elemen masyarakat.
“Pernyataan beliau seakan hanya retorika jika dalam praktiknya malah menghambat progres yang kami usung,” ujarnya dengan nada kecewa.
Fathir pun berharap pemerintah daerah bisa lebih bijaksana dan terbuka terhadap kontribusi masyarakat dalam pembangunan.
“Kami menyayangkan kejadian ini. Semua yang kami lakukan demi kemajuan Subang. Kami berharap Bupati bisa lebih terbuka dan bijaksana,” tutupnya.
Kritik dari Galuh Pakuan menjadi cermin penting bahwa komitmen terhadap investasi haruslah inklusif. Dukungan terhadap pembangunan tak boleh eksklusif untuk proyek-proyek formal semata, namun juga terhadap gerakan lokal yang turut memperjuangkan masa depan daerahnya. (red).
