JAKARTA, POROSNUSANTARA.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti tata kelola pemerintahan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Ia meminta adanya pengawasan, supervisi, dan asistensi secara lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara dan dana pembangunan kampung.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026), Habib Syakur menegaskan bahwa upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maybrat perlu melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, serta penindakan tindak pidana korupsi.
“GNK berharap aparat penegak hukum yang secara khusus menangani penindakan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih sering melakukan supervisi dan asistensi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut juga perlu melibatkan BPKP dan BPK,” tegas Habib Syakur.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi setelah anggaran digunakan. Diperlukan pembinaan dan pendampingan secara langsung agar seluruh perangkat pemerintahan memahami tata kelola administrasi, perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Maybrat membutuhkan pembinaan yang serius dan tegas agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pemda Kabupaten Maybrat sepertinya perlu diberikan pembelajaran dan pembinaan yang sangat tegas mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik, termasuk administrasi pemerintahan yang benar. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Sorotan Habib Syakur juga berkaitan dengan kebijakan penyaluran Dana Desa tahap kedua Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Maybrat.
Sebagaimana diberitakan Antaranewspapuatengah.com, Kamis (12/11/2026), Pemerintah Kabupaten Maybrat menyalurkan Dana Desa tahap kedua sebesar Rp60.823.514.000 kepada 259 kampung untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah pedalaman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, mengatakan bahwa penyaluran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan kampung, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan sosial hingga tingkat kampung.
Pada hari yang sama, Pemkab Maybrat juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pembayaran honor kepada 120 tokoh masyarakat dan hamba Tuhan yang tersebar di 24 distrik.
Sekda Ferdinandus Taa menjelaskan bahwa pembayaran honor tersebut merupakan bagian dari program penguatan kelembagaan masyarakat yang bersumber dari alokasi Dana Otsus sebesar satu persen.
Menanggapi kebijakan tersebut, Habib Syakur mengingatkan agar besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar diikuti dengan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan sehingga penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Uang kesejahteraan dan Dana Desa, termasuk anggaran senilai Rp60,8 miliar yang sudah disalurkan, sebaiknya disertai pembimbingan dan pembelajaran agar penggunaannya terarah, tepat sasaran, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberadaan anggaran pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kampung, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemberdayaan kelembagaan lokal.
Selain meminta pengawasan dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, Habib Syakur juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, serta para raja di wilayah Maybrat untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, keterlibatan para pemangku kepentingan adat dan budaya sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan bersama.
Ia berharap para tokoh yang menerima dukungan melalui program penguatan kelembagaan masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal, menjadi bagian dari kontrol sosial, serta ikut mendorong transparansi dan tanggung jawab pemerintah.
“Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan para raja harus benar-benar dimaksimalkan. Mereka perlu memiliki kepedulian untuk mengawal Pemerintah Kabupaten Maybrat, mengawasi jalannya kinerja pemerintahan, dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Habib Syakur menegaskan, potensi sumber daya dan kekayaan wilayah Kabupaten Maybrat harus dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.
GNK berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, lembaga pemeriksa keuangan, serta para pemangku kepentingan adat dan budaya dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Harapan kita, seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Maybrat benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maybrat. Pemerintah harus bekerja dengan baik, anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab, dan masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari setiap program pembangunan,” pungkas Habib Syakur.
Ia berharap langkah pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Maybrat yang bersih, transparan, berintegritas, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
(*/AA)
