PEKANBARU | POROSNUSANTARA.COM – Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Riau senilai Rp 8.099.887.000 menjadi sorotan serius. Ketua Bidang Hukum DPD LPAN Provinsi Riau, Jimmi Antonius Aritonang, SH, membongkar sembilan potensi pelanggaran berdasarkan hasil investigasi lapangan 20 Oktober 2026.
“Ini bukan sekadar proyek buruk. Ini proyek yang menciderai hukum, etika, agama, dan keselamatan manusia,” tegas Jimmi.
Tiga temuan paling mencolok:
Pertama, kontraktor diduga mengubah fungsi musholla di lokasi proyek menjadi Direksi Keet. Tempat ibadah suci dipakai sebagai ruang kerja, rapat, istirahat pekerja dan penyimpanan material, berpotensi memicu konflik sosial.
Kedua, klaim progres 50% ternyata dihitung dari serapan anggaran, bukan volume fisik. Hasil pantauan, realisasi fisik hanya 38%–40%, tertinggal dari target. Jika termin tetap dicairkan, ini berisiko merugikan keuangan negara.
Ketiga, Kepala UPT BPTD Muttaqin dinilai bungkam tanpa memberikan klarifikasi maupun tindakan korektif, memperkuat dugaan pembiaran.
Enam pelanggaran lainnya:
1. Papan proyek sengaja ditutupi tenda biru, melanggar aturan transparansi 2. Kontraktor dan konsultan pengawas berasal dari Bandung, tidak ada bukti pengutamaan penyedia lokal Riau
3. PPK dan PPTK absen dari lokasi proyek4. Konsultan pengawas mangkir dari tugas pengawasan lapangan5. Progres terlambat dan berpotensi wanprestasi6. Standar K3 diabaikan, pekerja bekerja tanpa APD
Jimmi mendesak Kementerian Perhubungan dan Inspektorat Jenderal segera melakukan audit investigatif. Ia juga mengancam akan membawa sembilan poin dugaan pelanggaran ini ke ranah hukum jika tidak ada tindakan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, BPTD Wilayah II Riau dan CV. Zhafa Jaya masih belum memberikan tanggapan. Publik menanti apakah akan ada perbaikan atau kasus ini dibiarkan menguap. (tun)
