POROSNUSANTARA.COM | JAKARTA – Aktivitas penampungan limbah oli di Jalan Sunter Agung Barat 2, RT 09/010, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuai sorotan. Gudang yang berdiri di bibir kali drai
nase atau ruang terbuka hijau itu diduga beroperasi tanpa izin resmi pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pantauan di lokasi menunjukkan belasan drum berisi oli bekas tersusun di depan gudang. Di bagian dalam, drum lainnya tampak berisi cairan oli bersih yang diduga hasil pembersihan. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik pengoplosan dan penampungan ilegal, yang berisiko langsung mencemari aliran kali di tengah kawasan padat penduduk.
Pemilik gudang bernama Dinaria justru menantang balik saat dikonfirmasi. Ia mengaku sebagai wartawan Bhayangkara dan menyebut bahwa usahanya aman karena mendapat dukungan aparat kepolisian.
Saya juga wartawan di Kepolisian Bhayangkara. Orang Polsek dan Polres 72 (Polres Metro Jakarta Utara) sering ke sini, ga ada masalah aman-aman aja,” ucap Dinaria, Jumat (26/9/2025).
Meski membantah adanya aktivitas pengoplosan, Dinaria mengakui oli bekas tersebut dijual kembali ke pabrik melalui anak buahnya. “Ngapain nanya izin, emangnya di sini pabrik? Polisi aja ga ada masalah, sana pergih-pergih,” katanya.
Lurah Sunter Agung, Teguh Subroto, mengaku baru mengetahui adanya aktivitas tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan mengecek status lahan dan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
Kelurahan akan koordinasi dengan unit terkait. Kewenangan kami adalah mengkoordinasikan setiap permasalahan di wilayah. Tindak lanjut akan dilakukan sesuai kewenangan instansi,” ujar Teguh.
Praktik penampungan atau pengolahan limbah B3 tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sesuai Pasal 102 UU 32/2009, pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.
Lebih jauh, jika benar terdapat keterlibatan apara
t hukum, maka sanksinya lebih berat. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, oknum aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melindungi praktik ilegal dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga 20 tahun serta pemberhentian tidak hormat dari kedinasan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Jonggie, belum memberikan keterangan resmi terkait klaim pemilik gudang yang menyebut adanya bekingan dari aparat kepolisian.
(red/tim)
