JAKARTA | POROSNUSANTARA.COM — Langkah hukum tegas kembali diambil oleh praktisi hukum Panca Nainggolan, S.H., M.H., bersama Komite Jakarta Utara. Pada Jumat, 6 November 2026, rombongan resmi mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) guna mengawal, mempertebal, sekaligus mendorong percepatan penanganan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat keterangan (suket) palsu yang telah merugikan banyak pihak.
Pengawalan Laporan dan Dasar Hukum yang Digunakan
Kehadiran Panca Nainggolan bersama elemen masyarakat dari Komite Jakarta Utara di Gedung Bareskrim Polri merupakan bentuk dukungan moral sekaligus legal power untuk memperkuat laporan-laporan sebelumnya yang telah dilayangkan oleh tim atau rekan-rekan pelapor terdahulu.
Dalam keterangannya di hadapan awak media, Panca menegaskan urgensi penegakan hukum ini mengingat suket yang dipersoalkan telah secara resmi dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan final dari Mahkamah Agung (MA).
“Kedatangan kita di sini untuk menegaskan dan mempertebal langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan terdahulu yang telah melapor di Bareskrim ini,” ungkap Panca Nainggolan, S.H., M.H.
Adapun rujukan pasal yang menjadi landasan hukum dalam pelaporan tersebut meliputi:
Pasal 263 dan Pasal 391 ayat (2) KUHP: Terkait pemalsuan surat serta penggunaan surat keterangan atau akta yang isinya tidak benar atau telah dinyatakan batal demi hukum.
Pasal 20 dan Pasal 13: Mengenai persekongkolan jahat (complicity/conspiracy) dalam tindak pidana yang melibatkan korporasi maupun pihak-pihak tertentu yang turut serta merencanakan dan menikmati hasil kejahatan tersebut.
Seruan Nasional: Aksi Solidaritas dari Sabang sampai Merauke.
Tidak hanya berfokus pada wilayah Jakarta Utara dan ibu kota, Panca Nainggolan juga melayangkan seruan terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengimbau agar setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya terinjak-injak, dirampas, atau dirugikan akibat penggunaan suket yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut untuk tidak gentar.
Panca mengajak masyarakat agar berani mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelanggaran serupa ke kantor kepolisian terdekat di wilayah masing-masing—mulai dari Sabang sampai Merauke.
Hal ini dinilai penting untuk menciptakan efek jera serta membersihkan praktik-praktik hukum yang cacat dan merugikan pencari keadilan di seluruh penjuru tanah air.
Harapan kepada Institusi Polri
Komite Jakarta Utara bersama tim kuasa hukum berharap pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Bareskrim Polri, dapat bergerak cepat, profesional, transparan, dan tuntas dalam mengusut tuntas sindikat di balik penggunaan suket bermasalah ini. Kasus ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menegakkan kepastian hukum serta melindungi hak-hak sipil masyarakat dari tindakan pemalsuan dokumen yang mencederai keadilan. (jul/red).
