AMPANA | POROSNUSANTARA.COM – Tata kelola kemitraan media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) kini tengah mengalami kemunduran serius.
Hubungan sinergitas kolektif antara pemerintah daerah dan komunitas pers lokal yang sebelumnya berjalan harmonis, kini terancam retak akibat mencuatnya dugaan monopoli dan intervensi oleh seorang oknum wartawan setempat.
Oknum tersebut ditengarai bertindak melampaui batas etika profesi dengan mengintervensi proses penjalinan Memorandum of Understanding (MoU) atau kontrak publikasi. Sikap dominan ini memicu keresahan luas karena dinilai mencederai asas keadilan dan merusak independensi birokrasi dalam memverifikasi media secara objektif.
Praktik “Karpet Merah” yang Merusak Keadilan
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari internal dinas, kemunduran sinergitas ini kian nyata setelah dua media massa sekaligus dilaporkan lolos dalam sistem kerja sama MoU secara instan.
Berkas kedua media tersebut diklaim dibawa dan “diurus” langsung oleh oknum jurnalis yang bersangkutan melompati jalur reguler.
Kelolosan satu pintu ini memicu spekulasi miring mengenai adanya perlakuan khusus atau “karpet merah”. Padahal, regulasi standar kemitraan mewajibkan pemenuhan syarat administratif yang objektif dan setara bagi seluruh perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers.
“Jika satu oknum bisa bertindak layaknya ‘makelar’ MoU, lantas di mana fungsi kontrol kedinasan? Ini jelas sebuah kemunduran. Kominfo harus bergerak berdasarkan aturan baku, bukan karena tekanan dari oknum tertentu yang merasa menguasai panggung pers di Touna,” ungkap seorang praktisi media senior yang meminta namanya dirahasiakan demi keamanan profesi.
Dari Sinergitas Kolektif Menuju Hegemoni
Secara historis, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebenarnya memiliki rekam jejak yang sangat positif dalam merangkul media massa secara profesional.
Pada periode sebelumnya, Pemkab Touna berhasil membangun sinergitas kolektif yang kuat dengan menjalin kerja sama resmi bersama 17 media massa sekaligus tanpa tebang pilih. Langkah tersebut kala itu diapresiasi karena mampu memperluas jangkauan informasi daerah secara merata.
Namun, capaian positif tersebut kini dinilai mengalami kemunduran akibat ulah oknum yang bertindak sebagai gatekeeper (penjaga pintu) tak resmi.
Praktis sepihak ini dinilai mengabaikan semangat kebersamaan pers lokal dan menciptakan iklim kompetisi usaha media yang tidak sehat di Touna.
Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Tindakan oknum yang terkesan “menyetir” kebijakan internal Kominfo ini juga menuai sorotan tajam dari sisi integritas profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, seorang jurnalis dilarang keras bertindak sebagai fasilitator administrasi bisnis atau calo proyek pemerintah.
“Ada desakan kuat agar internal Kominfo Touna segera melakukan evaluasi total. Sinergitas tidak akan bisa berjalan jika instansi negara terkesan ‘disandera’ oleh kepentingan individu yang memanfaatkan posisi tawarnya,” tegas seorang pengamat komunikasi politik di Ampana.
Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab
Hingga berita ini diturunkan, Tim Investigasi masih terus berupaya meminta klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Kominfo Tojo Una-Una terkait mekanisme verifikasi berkas dan dugaan intervensi pihak luar tersebut.
Sementara itu, oknum wartawan yang dituding berada di pusaran masalah belum memberikan pernyataan resmi saat dicoba dihubungi secara terpisah.
Redaksi berkomitmen penuh untuk segera memuat hak jawab dan konfirmasi lanjutan demi keberimbangan informasi.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
