BANDA ACEH | POROSNUSANTARA.COM -Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan pernyataan sikap dan rekomendasi strategis terkait penanganan bencana di Aceh melalui konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Desember 2025, di Gedung Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka serta surat terbuka yang sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Forum ini menjadi ruang konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons dinamika penanganan bencana hidrometeorologi yang dinilai terus berulang dan belum tertangani secara menyeluruh.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Syiah Kuala. Konsolidasi lintas fakultas tersebut menegaskan sikap kolektif mahasiswa dalam menyikapi persoalan kebencanaan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menyatakan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya dihadapkan pada persoalan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Menurutnya, terdapat kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu yang berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengalihkan fokus utama dari upaya pemulihan korban bencana dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.
Ammar Malik Nabil menambahkan bahwa mahasiswa juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik semacam ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.
Aliansi Mahasiswa USK juga mengkritisi lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Minimnya pengendalian harga dinilai memperberat beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang sedang berada dalam masa pemulihan.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa USK mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden. Tim ini diharapkan mampu mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga secara efektif, memastikan distribusi bantuan berjalan transparan, menjaga stabilitas harga, serta mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat Aceh. (Redaksi)
