BENGKULU TENGAH | POROSNUSANTARA.COM – Gabungan Ormas dan LSM Bengkulu Bersatu (GOLBE) menyoroti fenomena sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang kerap tidak berada di kantor saat jam kerja efektif. Kebijakan efisiensi anggaran dan pola kerja Work From Home (WFH) diduga telah dijadikan alasan untuk mengurangi kehadiran di kantor, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Hasil penelusuran awak media di sejumlah instansi menunjukkan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dapat ditemui saat jam kerja. Kondisi tersebut memunculkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum senior RUSTAM EFENDI, S.H., M.B.A., yang menilai efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menurunkan disiplin aparatur maupun mengabaikan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi bertujuan memangkas pemborosan anggaran, bukan memangkas tanggung jawab pejabat kepada rakyat. Jika kebijakan ini dijadikan tameng untuk mengurangi kehadiran di kantor tanpa alasan yang jelas, maka itu merupakan bentuk kemunduran pelayanan publik yang harus dievaluasi secara serius, jika tidak mampu copot saja” tegas Rustam Efendi.
Sementara itu, GOLBE mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah segera melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh OPD, memperketat sistem absensi, serta memastikan setiap pimpinan instansi tetap dapat diakses masyarakat pada hari kerja efektif.
“Jangan sampai rakyat yang membutuhkan pelayanan justru dipaksa berkeliling mencari pejabat yang seharusnya berada di tempat tugasnya. Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk sulit ditemui,” tegas Koordinator GOLBE, Hasnul Efendi.
Menurut GOLBE, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintahan daerah berpotensi menurun dan menciptakan kesan bahwa kebijakan efisiensi hanya dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab kepada masyarakat. (Sys)
