Bengkulu Selatan | Porosnusantara.com – Masyarakat Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, mengajukan permohonan perhatian terkait ketersediaan pelayanan di kantor desa yang belum dapat dinikmati oleh masyarakat hal ini berkenaan dengan kehadiran aparatur pemerintahan desa yang kurang disiplin hal ini berdasarkan temuan hingga pukul 08.00 WIB. Sejumlah warga yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, antara lain pembuatan surat keterangan resmi, pengurusan dokumen administrasi desa, serta layanan publik lainnya, belum mendapatkan akses pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Adalah Sulisman salah satu saki warga menyampaikan kepada porosnusantara.com 28/01/2026, menurutnya bahwa kondisi ini sudah menjadi kekhawatiran warga masyarakat, mengingat banyak warga yang telah menyusun waktu dengan matang untuk mengurus urusan tersebut namun berujung kecewa karena petugas yang di maksud bahkan kantor desanya belum beraktifitas, Sulisman menyampaikan penuh rasa hormat serta harapan agar kepala desa Sukarami Kecamatan Air Nipis dapat lebih tegas dan memperhatikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Sulisman juga menyampaikan harapan ini juga disampaikan kepada Inspektorat dan Bapak Bupati Bengkulu Selatan agar dapat memberikan bimbingan serta arahan kepada pihak pengelola kantor desa, guna memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai bagian dari masyarakat Sulisman berharap peristiwa ini jangan di anggap sepele dan perlu perhatian dari semua pihak termasuk kepala desa itu sendiri , sehingga kedepan pelayanan di kantor desa dapat berjalan optimal dan menjadi kemudahan bagi seluruh warga Desa Sukarami.
Sementara itu di tempat yang berbeda ketua ormas Amanah Bangsa Rakyat Indonesia bersatu (ABRI-1) Provinsi Bengkulu Ujang Mulkati,M.Pd melalui ketua bidang Humas dan media Susanto,S.Kom.I memberikan tanggapan terkait adanya dugaan kelalaian aparatur pemerintah desa ini , bagi ABRI-1 sebagai ormas yang juga punya kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat dan berbangsa hanya mengingatkan agar semua stakeholder yang ada termasuk unsur pemerintahan desa agar bisa mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakatnya secara prima dan penuh tanggung jawab karena keberadaan mereka semua suka tidak suka di biayai oleh anggaran negara yang tentunya setiap rupiah wajib di pertanggung jawabkan . Pungkas Susanto. ( Sulaiman)
