BENGKULU TENGAH | POROSNUSANTARA.COM – Gabungan Ormas LSM Bengkulu Bersatu – GOLBE melayangkan kritik pedas kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.hal ini di dasari denganusia 18 tahun pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah dinilai tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang sudah berjalan. GOLBE menyebut arah pembangunan di Bengkulu Tengah masih kabur dan tidak berpihak kepada rakyat lebih tegasnya tidak jelas.
“
Senada dengan kordinasi GOLBE aktivis lainnya Radiman juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan 25 anggota DPRD.
“DPRD itu wakil rakyat. Tugasnya mengawasi dan mengkritisi. Tapi faktanya banyak kebijakan Pemda yang lolos tanpa kontrol. Rakyat yang jadi korban,” ujarnya.
GOLBE menilai Pemda terlalu sibuk dengan proyek seremonial dan pencitraan, sementara persoalan mendasar rakyat seperti jalan rusak, kesehatan, pendidikan, dan transparansi anggaran masih diabaikan.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan harus jelas arahnya, jelas manfaatnya, dan jelas dirasakan rakyat. Jangan sampai 18 tahun mekar, Bengkulu Tengah hanya jadi kabupaten yang besar nama tapi kosong prestasi,” lanjut Hasnul.
Kritik tak kalah pedas juga di sampaikan. aktivis GOLBE lainya Susanto Faruq , menurut aktifis ormas ABRI-1 ini pihaknya menyangkan konsep pembangunan yang dilakukan tawarkan bupati dan wakil bupati belum nampak arah nya , bahkan Susanto Faruq mendesak lembaga dewan agar lebih kritis dengan situasi yang ada
“Bapak bapak Anggota DPRD yang terhormat dan Pemda Bengkulu Tengah baiknya berkaca dengan kabupaten tetangga kita , mereka sama dengan kita usia pemekarannya namun mereka mampu ber akselerasi lebih cepat dan maju dalam berbagai bidang termasuk pembangunan infra struktur nya”.tegas Susanto
Masih menurut Susanto Faruq sampai detik ini Ibu kota kabupaten saja belum jelas , apatah lagi mau.memikirkan konsep pembangunan lainnya , janji politik yang pernah di dengungkan ke masyarakat Bengkulu Tengah hanya omon omon saja, belum lagi kasus masyarakat penghibah lahan untuk pusat perkantoran kabupaten benteng hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya, ungkap Susanto Faruq dengan nada kecewa
” Rasanya cukup jadi pelajaran apa yang di alami masyarakat penghibah lahan pusat perkantoran Bengkulu Tengah yang sampai hari ini masih menyisakan luka , janji presedium dulu tanah yang mereka hibahkan jadi pusat kota , kantor Bupati disana , polres, Kajari , bahkan masjid agung Bengkulu Tengah pun di janjikan disana tapi kenyataan semua tinggal janji” tutup susanto
Dengan kondisi ini GOLBE mendesak agar DPRD Benteng dan Pemda segera mengevaluasi arah pembangunan kabupaten ini , Buka data ke publik. Libatkan masyarakat dalam perencanaan. Jangan buat kebijakan di atas meja tanpa turun ke bawah
Jika tidak ada perubahan, GOLBE memastikan akan terus bersuara dan mengawal melalui aksi serta laporan resmi.
publik menilai 18 tahun pemekaran sudah cukup lama untuk berbenah. Jangan tunggu 20 tahun baru sadar, saatnya seluruh aktifis Bengkulu Tengah bersuara , diam adalah kematian demokrasi di daerah ini. (Edy Fahroyan)
