JAKARTA, POROSNUSANTARA.COM – Musyawarah Nasional (Munas) II Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta pada Senin (11/5/2026) menjadi momentum konsolidasi besar aparatur pemerintahan desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Agenda nasional tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa, termasuk perwakilan dari Provinsi Banten dan Jawa Barat yang mendominasi peserta pembukaan Munas.
Kepala Desa Karyasari, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten, sekaligus Sekretaris Umum DPD PAPDESI Banten, Dedi Rivaldi, S.H., menyampaikan bahwa Munas II PAPDESI tahun ini tidak hanya menjadi forum pemilihan kepengurusan nasional, tetapi juga wadah memperkuat silaturahmi dan sinergi antaraparatur desa se-Indonesia.
Usai menghadiri rangkaian pembukaan Munas, Dedi mengatakan agenda utama kegiatan diawali dengan pembukaan resmi oleh Menteri Desa dan diikuti rapat koordinasi khusus antara ketua DPD serta DPC PAPDESI dari seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah acara sudah dibuka oleh pak menteri. Nanti malam ada rapat khusus para ketua DPD dan DPC se-Indonesia. Munas ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi juga ajang silaturahmi nasional kepala desa dan perangkat desa,” ujar Dedi kepada awak media.
Menurutnya, dinamika Munas II PAPDESI kali ini mengarah pada proses aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum DPP PAPDESI. Ia menyebut mayoritas peserta mendukung kembali terpilihnya Hj. Wargiyati sebagai Ketua Umum DPP PAPDESI periode 2026–2031.
“Kemungkinan besar aklamasi. Ibu Hj. Wargiyati kembali dipercaya memimpin PAPDESI. Dukungan dari daerah sangat besar,” katanya.
Berdasarkan informasi per Mei 2026, Hj. Wargiyati kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PAPDESI untuk masa bakti 2026–2031 dalam Munas II PAPDESI yang berlangsung di Jakarta.
Dedi mengungkapkan antusiasme peserta Munas sangat tinggi. Ia memperkirakan sekitar 1.200 kepala desa dan perangkat desa hadir pada pembukaan kegiatan, dengan dominasi peserta berasal dari Provinsi Banten dan Jawa Barat.
“Kalau untuk pembukaan tadi mayoritas memang dari Banten dan Jawa Barat. Perwakilan daerah lain kebanyakan hanya ketua dan sekretaris DPD maupun DPC. Dari luar Banten dan Jawa Barat sekitar 200 peserta, sisanya dari dua provinsi ini,” ujarnya.
Menurut Dedi, tingginya partisipasi aparatur desa dari Banten dan Jawa Barat menunjukkan besarnya perhatian terhadap masa depan organisasi desa serta pembangunan wilayah berbasis pemerintahan desa.
Ia menegaskan bahwa PAPDESI diharapkan mampu menjadi wadah strategis bagi kepala desa dan perangkat desa dalam memperjuangkan pembangunan daerah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kami berharap PAPDESI ke depan semakin maju dan mampu bersinergi dengan pemerintah. Organisasi desa harus bisa menjadi penghubung agar program-program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat desa,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti program nasional Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan desa. Ia menyebut sebagian besar anggaran desa pada tahun 2026 terserap untuk mendukung pembangunan sarana koperasi dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Saat ini anggaran desa memang cukup besar terserap untuk program Koperasi Merah Putih. Hampir sekitar 60 sampai 65 persen digunakan untuk pembangunan program tersebut,” katanya.
Menurutnya, rata-rata desa menerima alokasi anggaran sekitar Rp300 juta hingga Rp350 juta yang difokuskan untuk pembangunan gedung koperasi dan penguatan infrastruktur pendukung usaha masyarakat.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro masyarakat.
“Program ini sebenarnya bagus karena nanti koperasi desa bisa membantu usaha kecil masyarakat. Setelah pembangunan gedung selesai, nantinya juga ada dukungan kendaraan operasional untuk usaha koperasi,” jelasnya.
Meski demikian, Dedi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan anggaran desa agar pembangunan di sektor lain tetap berjalan optimal. Menurutnya, kebutuhan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada program koperasi, tetapi juga mencakup infrastruktur dasar, pelayanan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
“Kalau memungkinkan tentu kami berharap anggaran desa bisa ditambah lagi supaya pembangunan sektor lain tetap berjalan. Karena desa juga masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan program masyarakat lainnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, selama enam tahun ke depan desa-desa akan menjalankan tahapan penguatan koperasi yang pembiayaannya juga berkaitan dengan anggaran desa setiap tahunnya.
Sebagai aparatur desa yang telah aktif sejak tahun 2015, Dedi mengaku terus berkomitmen memperkuat organisasi desa di tingkat daerah maupun nasional. Ia berharap kepengurusan baru DPP PAPDESI nantinya mampu membangun komunikasi yang lebih aktif hingga ke daerah.
“Kami berharap kepengurusan baru DPP PAPDESI bisa lebih aktif membangun organisasi sampai ke bawah, sehingga kepala desa dan perangkat desa benar-benar merasa terwadahi,” katanya.
Munas II PAPDESI 2026 sendiri dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika pengelolaan anggaran desa, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan organisasi yang lebih solid, aspiratif, dan berpihak pada kemajuan desa di seluruh Indonesia.
(AA)
