JAKARTA, POROSNUSANTARA.COM – Musyawarah Nasional (Munas) II Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (11/5/2026), menjadi momentum penting bagi konsolidasi aparatur pemerintahan desa dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda nasional tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa yang datang dari berbagai provinsi untuk memperkuat sinergi organisasi sekaligus mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat hingga tingkat desa.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan pandangan dan harapan terkait arah organisasi PAPDESI ke depan, termasuk dukungan terhadap kepemimpinan yang dinilai mampu menyatukan aspirasi kepala desa dari Sabang sampai Merauke.
Salah satu peserta Munas, H. Jidan, S.M., Kepala Desa dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sekaligus perwakilan DPD PAPDESI Jawa Tengah, menyampaikan pandangannya kepada awak media usai kegiatan berlangsung. Menurutnya, Munas II PAPDESI bukan hanya agenda organisasi, melainkan wadah strategis untuk memperkuat perjuangan dan aspirasi pemerintahan desa di tingkat nasional.
Ia menilai sosok kepemimpinan di tubuh PAPDESI saat ini memiliki kemampuan dalam menjaga soliditas organisasi dan merangkul seluruh kepala desa dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda.
“Saya kira beliau merupakan sosok perempuan yang luar biasa. Selama ini sudah terbukti mampu membawa teman-teman kepala desa untuk tetap bersatu. Dari Sabang sampai Merauke bisa disatukan dalam satu tujuan, yakni menyalurkan aspirasi dari bawah,” ujar H. Jidan.
Menurutnya, kepemimpinan organisasi yang kuat sangat dibutuhkan agar berbagai aspirasi desa dapat terus diperjuangkan, khususnya terkait pengawalan program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.
H. Jidan juga menilai bahwa selama ini PAPDESI aktif membangun komunikasi dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk di tingkat daerah. Berbagai forum diskusi panel yang digelar, kata dia, menjadi sarana penting untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah desa.
“Program-program organisasi selama ini disampaikan dengan baik. Bagaimana mengawal regulasi, mengawal kepentingan kepala desa, hingga menjadi ruang diskusi bersama untuk kepentingan masyarakat desa masing-masing,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam setiap organisasi tentu terdapat kekurangan. Namun, menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang wajar selama tujuan utama organisasi tetap berpihak kepada kepentingan desa dan masyarakat.
“Kalau namanya manusia tentu ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi beliau jelas sosok yang piawai menyatukan berbagai daerah dan mampu menjembatani program-program pemerintah agar dapat berjalan sampai ke tingkat desa,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, H. Jidan juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk program koperasi desa dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah para kepala desa juga telah melakukan koordinasi bersama berbagai pihak, termasuk jajaran TNI, guna memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan optimal di lapangan.
“Kami juga pernah dipanggil oleh Pangdam Jawa Tengah untuk berdiskusi bersama. Apa saja kendala di lapangan, apa yang perlu diperbaiki, termasuk bagaimana edukasi kepada masyarakat desa bisa berjalan baik,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan organisasi kepala desa seperti PAPDESI menjadi penting untuk memastikan program-program nasional dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat di tingkat bawah.
Terkait adanya penyesuaian dan pengalihan sejumlah anggaran untuk mendukung program koperasi desa dan program strategis lainnya, H. Jidan menegaskan bahwa pemerintah desa pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah selama tujuannya untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau sebagai kepala desa tentunya tidak ada masalah. Pada dasarnya anggaran desa memang digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Hanya pola dan mekanismenya saja yang mungkin berbeda,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah seperti koperasi desa, pembangunan berbasis masyarakat, sekolah rakyat, hingga penguatan sektor ekonomi lokal dinilai memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurutnya, program-program tersebut justru dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola secara tepat dan melibatkan masyarakat desa secara aktif.
“Saya kira langkah untuk membuka perekonomian masyarakat desa itu sangat cocok dan sangat baik. Yang penting pengawasannya berjalan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Menutup keterangannya, H. Jidan berharap Munas II PAPDESI dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang benar-benar memperkuat posisi desa dalam pembangunan nasional. Ia juga berharap seluruh kepala desa tetap solid dalam mengawal kebijakan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.
“Mudah-mudahan ke depan PAPDESI bisa terus mengawal program-program pemerintah, memperjuangkan aspirasi desa, dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat,” pungkas H. Jidan, S.M.
(AA)
