JAKARTA, POROSNUSANTARA.COM – Viral dan polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang belakangan menuai pencekalan di sejumlah wilayah Indonesia terus memunculkan beragam tanggapan dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga pegiat lingkungan.
Salah satu pandangan kritis datang dari Dr. Mansur, S.H., M.M., dosen Pascasarjana Universitas Yayasan Pendidikan Islam Papua atau Universitas Yapis Papua (UNIYAP), yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Provinsi Papua serta Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan Provinsi Papua.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon, pada Kamis pagi (14/5/2026), Dr. Mansur menyampaikan pandangannya terkait substansi film dokumenter tersebut, khususnya mengenai proyek pembangunan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.
Meski tengah menjalankan ibadah puasa, Dr. Mansur tetap meluangkan waktu menjawab berbagai pertanyaan terkait pesan moral film, dinamika pembangunan di Papua, hingga kritik terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selama ini berjalan di wilayah timur Indonesia.
Menurut Dr. Mansur, sebagian isi film tersebut memuat fakta yang patut menjadi perhatian pemerintah, meski di sisi lain tetap memerlukan klarifikasi secara objektif dan akademis.
“Saya melihat ada yang benar dan ada juga yang memang perlu diluruskan. Tetapi secara umum, persoalan utama yang muncul adalah bagaimana kebijakan pembangunan itu dijalankan tanpa mempertimbangkan secara serius kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat Papua,” kata Dr. Mansur.
Dr. Mansur menyoroti program pengembangan dua juta hektare sawah di Merauke dan Kampung Wanam, Papua Selatan, yang merupakan bagian dari proyek ketahanan pangan nasional pemerintah.
Ia mengakui bahwa tujuan pemerintah membangun lumbung pangan nasional pada dasarnya baik, terutama dalam menjawab kebutuhan beras nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Namun menurutnya, pelaksanaan program tersebut dinilai belum sepenuhnya didukung kajian akademik yang matang dan pendekatan sosial budaya yang tepat.
“Saya sudah lebih dari 40 tahun tinggal di Papua. Dulu saya bekerja di pemerintahan daerah pada masa Orde Baru di bidang sosial politik, sehingga saya memahami persoalan Papua, baik sosial, budaya maupun politiknya. Menurut saya, tujuan program ini memang baik, tetapi implementasinya perlu dikaji ulang,” tuturnya.
Ia menilai pemerintah terlalu berorientasi pada target produksi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan karakter ekologis wilayah Papua yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Dr. Mansur mencontohkan kondisi geografis Merauke yang memiliki tingkat curah hujan tinggi serta banyak kawasan rawa dan air payau yang menurutnya menjadi tantangan serius dalam pengembangan sawah skala besar.
“Kalau dari September sampai Maret curah hujan tinggi, maka produksi padi kemungkinan hanya bisa sekali setahun. Pertanyaannya, apakah sudah ada kajian lingkungan dan studi kelayakan yang benar-benar matang? Jangan sampai semangat pembangunan justru merusak lingkungan,” ucapnya.
Selain aspek lingkungan, Dr. Mansur menilai proyek tersebut juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan.
Menurutnya, masyarakat Papua memiliki pola hidup dan budaya yang sangat erat dengan hutan dan tanah adat. Karena itu, pendekatan pembangunan pertanian modern tidak bisa diterapkan secara seragam seperti di Pulau Jawa atau wilayah lain.
“Orang Papua hidup dengan hutannya. Ada sagu, ada hasil buruan, ada tanaman alam yang menopang kehidupan mereka. Ketika tanah adat diambil untuk proyek besar, maka harus dipikirkan juga bagaimana keberlanjutan hidup masyarakatnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua bukan menolak pembangunan. Namun mereka akan bereaksi apabila merasa tidak dilibatkan atau merasa dibohongi oleh janji-janji pembangunan yang tidak sesuai kenyataan.
“Orang Papua itu bukan anti pembangunan. Tetapi kalau janji pemerintah tidak jelas atau tidak sesuai kenyataan, pasti ada reaksi. Tokoh-tokoh adat di Papua itu tidak mau dibohongi,” jelasnya.
Menurut Dr. Mansur, pemerintah seharusnya membangun komunikasi budaya terlebih dahulu sebelum menjalankan proyek besar.
“Di Papua itu pendekatannya harus budaya. Harus bicara dengan masyarakat adat di atas tanah mereka sendiri, duduk bersama, makan bersama, baru menjelaskan tujuan pembangunan. Itu cara yang benar,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Dr. Mansur juga mengkritik pola pembangunan yang dinilai terlalu didominasi pendekatan kapitalistik dan minim pemberdayaan masyarakat lokal.
Ia mengatakan, pembangunan seharusnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri.
“Kalau pemerintah datang bersama investor besar lalu menguasai lahan, sementara masyarakat lokal hanya melihat dari luar pagar, itu bukan pembangunan yang adil,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa proyek berskala besar yang mengabaikan aspek lingkungan dan hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan hidup.
“Kalau tidak hati-hati, pemerintah bisa dituntut karena persoalan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat,” ujarnya.
Sebagai solusi, Dr. Mansur meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek lumbung pangan di Merauke dan membuka ruang dialog dengan masyarakat adat, organisasi lingkungan hidup, akademisi, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat Papua.
Ia juga mendorong agar konsep pembangunan ketahanan pangan di Papua dilakukan dengan pendekatan berwawasan lingkungan dan padat karya yang melibatkan masyarakat setempat.
“Kalau mau bangun sawah dua juta hektare, buat konsep modern yang tetap menjaga hutan dan lingkungan. Jangan asal membuka lahan besar-besaran,” katanya.
Menurutnya, pemerintah lebih baik memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaksana utama produksi pangan, sementara negara berperan dalam pembinaan, distribusi hasil, serta dukungan infrastruktur.
“Pemerintah cukup memfasilitasi rakyatnya. Libatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Hasil produksinya nanti bisa diambil dan disalurkan pemerintah. Itu baru program yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Dr. Mansur mengajak mahasiswa dan generasi muda menjadikan polemik film Pesta Babi sebagai bahan refleksi nasional agar pembangunan Indonesia dilakukan secara profesional, manusiawi, dan sesuai budaya bangsa sendiri.
“Kita semua ingin bangsa ini maju dan sejahtera. Tetapi pembangunan tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang mengabaikan rakyat dan lingkungan. Harus ada kompetensi, hati nurani, dan pemikiran yang logis dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.
Ia berharap kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dipandang sebagai bentuk permusuhan, melainkan koreksi konstruktif demi perbaikan pembangunan nasional, khususnya di Papua.
“Kalau pemerintah anti kritik, nanti bisa menjadi angkuh dan sombong. Padahal kritik itu penting sebagai koreksi positif demi kepentingan rakyat,” tutup sang Dosen.
(Ayu Andriani)
