SUKABUMI | POROSNUSANTARA.COM, 5-8-2026 – Isu kemanusiaan yang menyayat hati kembali mengguncang Kota Sukabumi. Proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) almarhumah Evi Mentari dari luar negeri berujung polemik panas dan gelombang kritik tajam, geger bantuan Rp.10 juta pemkot Sukabumi disemprot pegiat sosial, Slogan ‘Ayeuna Waktuna’ cuma retorika?.
Upaya pihak keluarga yang pontang-panting mencari dana pemulangan sebesar Rp70 juta justru berhadapan dengan kekecewaan mendalam atas respons Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi yang dinilai minim empati, bertempat di Pendopo Walikota Sukabumi, hari Rabu, tanggal (05/08/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut diatas dari Keluarga Korban termasuk Erwin suaminya Alm Evi Mentari, Pendamping Pegiat Sosial dan Tokoh Masyarakat : Sahabat Kristiawan Peduli (SKP) Indonesia, Kristiawan, Ketua RIB Sukabumi Raya, Lutfhi dan Dikdik, Pemerhati Sosial Masyarakat dan Perwakilan Forum Gerakan Sosial Budaya, Ustad Sigit dan Apoy, Ketua Sunda Empire Paul, Perwakilan Sekber TPPO RI Kang Didin Muhidin (KDM), serta Ketua umum Bareta Indonesia
Djunaidi Tanjung.
Sikap apatis birokrasi dan minimnya anggaran daerah membuat gabungan pegiat sosial meradang. Pasalnya, bantuan yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, sebesar Rp10 juta rupanya bukan bersumber dari APBD atau alokasi murni dinas teknis, melainkan dana kerohiman BAZNAS Kota Sukabumi.
Ditolak Audiensi, Pegiat Sosial Sentil Slogan ‘Ayeuna Waktuna’
Kekecewaan memuncak ketika puluhan aktivis kemanusiaan dan keluarga korban menyambangi Kantor Wali Kota Sukabumi untuk melakukan audiensi dan mencari jalan keluar bersama. Harapan besar untuk berdiskusi dengan orang nomor satu di Kota Sukabumi itu sirnah seketika. Rombongan hanya diminta menunggu di ruang tamu tanpa ditemui secara langsung.
Ketua Sunda Empire sekaligus Pemerhati Sosial Masyarakat, Bang Paul, mewakili Forum Bergerak Sosial dan Budaya menyuarakan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran Wali Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta instansi terkait lainnya. Menurutnya, kegagalan ruang diskusi ini mencerminkan minimnya iktikad baik pemerintah daerah dalam menghargai peran lembaga sosial.
”Slogan ‘Ayeuna Waktuna’ cuma slogan semata! Saat rakyat membutuhkan aksi nyata, semua hanya retorika. Ketidakhadiran Wali Kota dan Disnaker ini sangat berbahaya karena bisa merusak hubungan baik antara Pemkot Sukabumi dengan para pegiat sosial,” tegas Bang Paul dengan nada geram di hadapan awak media.
Hal senada diungkapkan oleh Kang Didin Muhidin (KDM) dari Sekber TPPO RI Sukabumi Raya. KDM menilai momen tersebut seharusnya menjadi momentum krusial untuk bersinergi. Pihaknya mengaku memiliki jejaring (link) luas dan pengalaman lapangan dalam menangani kasus krisis pekerja migran yang semestinya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua LSM Bareta Indonesia Djunaidi Tanjung, mendesak agar insiden ini menjadi bahan evaluasi total bagi kepemimpinan Wali Kota Sukabumi agar lebih mau mendengar aspirasi warga dan mau membangun pola hubungan mutualisme demi kemaslahatan masyarakat.
Keluarga Korban Menanti Kepastian: “Kami Hanya Butuh Empati Nyata”
Bagi pihak keluarga, khususnya Erwin selaku suami almarhumah, dana Rp10 juta yang diserahkan BAZNAS sangat jauh dari kata cukup untuk menutupi total biaya pemulangan jenazah yang menembus angka Rp70 juta. Erwin menegaskan, almarhumah Evi Mentari adalah pemegang KTP sah warga Kota Sukabumi yang berhak mendapatkan perlindungan serta bantuan nyata dari pemerintahnya sendiri.
Pihak keluarga tidak hanya membutuhkan simpati berupa kalimat duka cita, tetapi empati nyata dalam bentuk penggalangan bantuan dana dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial. Saat ini, anak-anak dan keluarga besar almarhumah di rumah terus menanti kepulangan jenazah agar bisa dimakamkan secara layak di tanah kelahiran.
Pemerintah Kota Sukabumi Buka Suara: Prosedur Sudah Maksimal, menanggapi tuduhan dan gelombang kritik dari para pegiat sosial.
(Andry M / dede)
