JAKARTA | POROSNUSANTARA.COM – Caleg DPR RI PKS, Drs. H. Adang Daradjatun bersama Caleg DPRD DKI JAKARTA, Ahmad Zaenudin, S.Sos.I berkampanye di RW.05 di 3 lokasi se- RW.05, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 19/12/2023
Adang, yang punya.daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, nomor partai 8.(PKS) dan nomor urut caleg 1 menyebutkan satu-satunya partai yang menolak Omnibuslaw adalah PKS, juga menolak perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“PKS satu-satunya Partai yang menolak ibu kota ke Kalimantan,” tegasnya.
PNS aja mau berhenti jadi.PNS kalau dipindahtugaskan, mending ngojek, Adang menuturkan.
“Janji dari AMIN, BPJS gak usah bayar sampai tingkat 3, kemungkinan akan dihapus semua,” ungkapnya.
Senada dengan Adang, calon legslatif DPRD DKI dapil 3, Jakarta (Tanjung Priok, Pademangan dan Penjaringan), Ahmad Zaenudin dengan nomor urut 2, mengatakan bahwa,
“Satu-satunya Partai yang menolak (harga) BBM naik adalah parta PKS,” sebutnya.
Ahmadpun mengingatkan warga agar memilih orang (wilayah) sendiri dibanding dari luar yang memang Ahmad ini tinggal di RW.05 Sunter Agung alias putra wilayah,.
“Wong dewean”, kata dia.
Terkait kampanye malam ini, Adang mengatakan, senang dengan antusias warga dalam menyambut Pemilu 2024 dan juga dalam mengikuti kampanye Daradjatun dan Ahmad Zaenudin di Jakarta Utara khususnya di RT setempat (12, 07 dan 01 RW.05, Sunter Agung).
“Setelah ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengizinkan untuk berkampanye, saya tiap hari 10 titik, 15 titik hadir seperti ini dari pagi sampai malam, dengan pengharapan setiap calon juga ingin terpilih,” kata Adang.
“Nah saya juga ingin terpilih,” harapnya.
Sehingga menurutnya wajar kalau dirinya meluangkan waktu seharian, pagi, siang dan malam datang ke tengah-tengah masyarakat.
Selama lima tahun sebagai anggota dewan, Adang turun ke tengah-tengah masyarakat menyerap aspirasi dan adapun aspirasi yang diperjuangkan PKS,
“BBM tidak naik, lalu Undang-undang cipta kerja Omnibus, kita berpihak kepada para tenaga kerja, terus yang terakhir kita tidak setuju IKN atau ibukota dipindahkan ke Kalimantan dan juga kita tidak setuju dengan kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH). Itu yang kita perjuangkan di DPR RI dan DPRD,” ungkap Adang di depan awak media ini.
Kita, masih kata Adang, sebagai oposisi memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat, mengapa kita memberikan penolakan, kita jelaskan, tidak asal-asalan menolak.
(dar).
