TOJO UNA-UNA | POROSNUSANTARA.COM – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tombo Dua diterpa isu miring terkait hak para pekerja.
Muncul dugaan kuat adanya pemotongan sepihak terhadap honor para relawan yang diduga melibatkan kerja sama antara Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dengan pihak mitra dapur.
Aksi pemotongan upah kerja ini langsung menuai protes keras dari para relawan dapur yang merasa dirugikan. Kebijakan sepihak tersebut dinilai sangat menjepit perekonomian pekerja kecil, terlebih aturan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas menginstruksikan bahwa hak para relawan wajib disalurkan utuh tanpa potongan apa pun.
Sayangnya, gelombang protes dari para pekerja ini tidak mendapat respons memadai dari pihak manajemen di atasnya. Koordinator Wilayah (Korwil) Nur Fadillah yang seharusnya menjembatani persoalan dugaan pemotongan sepihak ini justru memilih menutup diri dan bungkam saat dimintai keterangan lewat sambungan watsap .
Sikap pasif dari pihak Korwil membuat situasi di lapangan kian memanas. Warga bersama para pekerja kini mendesak Satgas MBG Kabupaten Tojo Una-Una untuk segera memanggil oknum yang terlibat dan melakukan audit menyeluruh terhadap dugaan pemotongan sepihak di Dapur Tombo (dua)
Keterangan Narasumber
Berikut adalah pernyataan langsung dari pihak-pihak terkait mengenai dugaan pemotongan sepihak tersebut:
Kesaksian Relawan Dapur MBG Tombo Dua:
“Gaji kami langsung dipotong secara sepihak setiap kali dinilai terlambat, padahal jumlah honor yang harus kami terima sudah dipatok jelas oleh pusat. Kami sama sekali tidak pernah melihat aturan tertulis atau menandatangani kesepakatan soal denda ini. Alasan kedisiplinan itu terkesan dipaksakan hanya untuk melegalkan potongan uang. Kami ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan dapur rumah tangga, tolong jangan diperas dengan dugaan pemotongan sepihak yang tidak transparan.”
Klarifikasi KSPPG Tombo Dua, Abdurrahman (via WhatsApp):
“Potongan nominalnya hanya sebesar Rp15.000 untuk satu kali periode pembayaran gaji. Memang awalnya sistem denda ini tidak ada di dapur MBG, namun kami terpaksa menerapkannya karena banyak relawan yang sering terlambat. Akibatnya, distribusi makanan ke anak sekolah ikut molor. Aturan lokal ini murni kami buat sebagai sanksi keterlambatan agar para relawan bisa bekerja lebih profesional dan tepat waktu.”
Tanggapan Tokoh Masyarakat / Pemantau Kebijakan:
Alasan mendisiplinkan kerja dengan memotong honor relawan jelas melanggar ketentuan baku yang dirilis oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Semua anggaran honor pengelola dan relawan bersumber dari APBN dan instruksi pusat menyatakan nominalnya harus diterima utuh.
Dugaan pemotongan sepihak berkedok sanksi internal seperti ini bisa dikategorikan sebagai pungutan liar.
Ketua Satgas MBG Tojo Una-Una harus segera turun ke lapangan dan menindak tegas praktik ini sebelum merusak citra program nasional.”
(Ahmad Tuliabu).
