DEPOK, POROSNUSANTARA.COM – Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang belakangan digelar melalui nonton bareng (nobar) di sejumlah kampus di Indonesia terus memicu perdebatan publik. Di beberapa daerah, pemutaran film tersebut sempat mengalami pencekalan, sementara di wilayah lain justru menarik antusiasme besar dari mahasiswa dan masyarakat hingga lokasi pemutaran dipadati penonton.
Menanggapi fenomena tersebut, praktisi hukum alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1997, Deolipa Yumara, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap film dokumenter yang tengah viral dan menjadi perbincangan luas di ruang publik.
Saat ditemui wartawan di kediamannya di kawasan Depok, Kamis (14/5/2026), Deolipa menilai judul Pesta Babi merupakan bagian dari strategi artistik dan simbolik yang lazim digunakan dalam film dokumenter untuk menarik perhatian sekaligus menyampaikan pesan tertentu.
“Ini sebenarnya film dokumenter. Biasanya dokumenter itu berbentuk dokumentasi realitas. Judul Pesta Babi tentu dipilih bukan tanpa alasan. Bisa jadi untuk menarik perhatian publik, bisa juga karena ada falsafah tertentu dari sutradara yang dianggap paling tepat menggambarkan isi film,” ujar Deolipa.
Menurutnya, penggunaan simbol “babi” memiliki dimensi sosial dan budaya yang kompleks di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa persepsi terhadap babi berbeda-beda di tiap kelompok masyarakat dan agama.
“Di sebagian masyarakat, babi dianggap haram dan dijauhi. Tapi di budaya lain justru menjadi bagian dari tradisi dan konsumsi sehari-hari. Karena itu, simbol babi dalam film ini bisa saja dimaksudkan sebagai representasi budaya, simbol adat, bahkan simbol perjuangan masyarakat tertentu,” kata lulusan Fakultas Psikologi UI ini.
Namun lebih jauh, Deolipa menilai substansi utama film tersebut bukan semata soal simbol atau judul, melainkan kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua yang dinilai berpotensi berdampak pada lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat adat.
Menurutnya, film dokumenter tersebut mencoba menyoroti dugaan kerusakan ekologis dan perubahan sosial akibat pembangunan skala besar di Papua.
“Film ini mengkritisi bagaimana pembangunan negara bersinggungan dengan alam dan budaya lokal. Ada kekhawatiran bahwa proyek-proyek besar justru menghancurkan pondasi adat istiadat, kehidupan masyarakat asli, dan keseimbangan alam Papua,” ujarnya.
Deolipa menggambarkan Papua sebagai wilayah yang sebelumnya didominasi hutan alami dengan keanekaragaman hayati tinggi. Ia menilai ekspansi pembangunan modern perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak ekosistem dan budaya masyarakat setempat.
“Papua itu tadinya wilayah hutan yang luas dan alami. Kalau pembangunan dilakukan tanpa kebijaksanaan, hutan yang tadinya baik bisa berubah menjadi rusak. Karena itu masyarakat perlu kritis melihat apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar memperhatikan lingkungan dan masyarakat adat,” katanya.
Dalam pandangannya, persoalan utama bukan semata soal nilai ganti rugi atau pembebasan lahan, tetapi menyangkut cara negara mengelola pembangunan secara arif dan berkelanjutan.
“Masalahnya bukan hanya uang atau pembebasan lahan. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan pembangunan dijalankan secara bijak dengan memperhatikan lingkungan hidup dan budaya lokal,” tutur Deolipa.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kawasan hutan Papua sebagai salah satu paru-paru dunia yang memiliki nilai ekologis besar. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali berbagai proyek yang berpotensi mengubah bentang alam Papua secara masif.
“Kalau perlu Papua dijadikan seperti hutan Amazon yang dijaga keberlangsungannya. Jangan semua wilayah diubah menjadi proyek pembangunan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang,” ucapnya.
Meski demikian, Deolipa menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui film dokumenter merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan ruang diskusi akademik yang sah di negara demokrasi.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang aktif menonton dan mendiskusikan film tersebut secara kritis di lingkungan kampus.
“Mahasiswa memang harus banyak membaca, menonton, dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Diskusi seperti ini penting agar publik punya perspektif yang luas,” katanya.
Polemik film Pesta Babi sendiri hingga kini masih menjadi perhatian publik. Selain memunculkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi dan ruang akademik, film dokumenter tersebut juga membuka diskusi lebih luas mengenai pembangunan di Papua, hak masyarakat adat, hingga isu lingkungan hidup dan masa depan kawasan hutan di Indonesia.
(Ayu Andriani)
